Sentimen
Undefined (0%)
31 Agu 2025 : 00.49
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Partai Terkait
Tokoh Terkait
Budisatrio Djiwandono

Budisatrio Djiwandono

Said Abdullah

Said Abdullah

Gerindra & PDIP Setuju Setop Tunjangan DPR, Respons Gelombang Demo

31 Agu 2025 : 00.49 Views 1

Espos.id Espos.id Jenis Media: News

Gerindra & PDIP Setuju Setop Tunjangan DPR, Respons Gelombang Demo

Esposin, JAKARTA -- Desakan rakyat melalui gelombang demonstrasi terkait fasilitas mewah anggota DPR akhirnya membuahkan hasil. Dua partai besar di Senayan, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP), kompak menyatakan kesediaan menghentikan sejumlah tunjangan DPR yang dinilai mencederai kepercayaan publik.

Ketua Fraksi Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan duka cita atas korban jiwa dalam aksi unjuk rasa di beberapa daerah. Ia juga meminta maaf bila peran fraksi yang dipimpinnya belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat. 

“Fraksi Gerindra mendengar keluhan rakyat terkait tunjangan DPR yang mencederai perasaan publik. Kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio.

Lebih jauh, Gerindra juga melarang seluruh anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Instruksi dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan agar semua anggota DPR turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keresahan, dan menjaga amanah kepercayaan rakyat.

Senada, Fraksi PDI Perjuangan melalui pernyataan MH Said Abdullah meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas di luar batas kepatutan dihentikan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menunjukkan kepekaan DPR terhadap kondisi rakyat yang masih kesulitan ekonomi. 

“Apakah pantas, saat rakyat serba susah, anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya luar biasa? Ini persoalan etika dan empati,” ujar Said.

Ketua Banggar DPR itu juga menegaskan pentingnya nilai etik, kepatutan, dan empati dalam menjalankan tugas. PDIP, kata Said, telah memperingatkan anggotanya agar memiliki sense of crisis, tepo sliro, dan mawas diri.

Kompaknya Gerindra dan PDIP untuk setop tunjangan DPR dipandang sebagai langkah moral yang menjawab kritik publik. Kini masyarakat menanti tindak lanjut nyata agar DPR kembali dipercaya sebagai wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR" dan "PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop".

Sentimen: neutral (0%)