Esposin, JOGJA -- Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Sabtu (30/8/2025), sebagai kelanjutan rentetan demonstrasi di Jogja dan wilayah lain.

Pantauan di lokasi, aksi dimulai pukul 14.30 WIB. Arus lalu lintas di sekitar pertigaan UIN Sunan Kalijaga ditutup dan dialihkan, sementara ratusan massa dari berbagai kampus tumpah ruah sambil bergantian menyampaikan orasi.

Massa membakar sejumlah material di tengah jalan, memicu api yang membara sepanjang aksi. Beberapa personel TNI terlihat memantau jalannya demonstrasi dari pinggir jalan.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu, terutama soal lembaga DPR. Mereka menilai tunjangan besar bagi anggota DPR tidak sejalan dengan kondisi rakyat saat ini. Massa juga mengecam brutalitas aparat kepolisian yang dianggap berlebihan saat mengamankan demonstrasi di berbagai daerah, termasuk Jakarta.

"Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Tuhan mengecam adanya kekerasan," ujar peserta aksi dalam orasinya.

Dalam selebaran aksi, mahasiswa menuntut:

• Pemerintah membatalkan semua kenaikan pajak
• Menghapus semua tunjangan DPR
• Menggaji anggota DPR setara upah buruh
• Melucuti senjata aparat polisi
• Menyita harta koruptor
• Membentuk komite aksi rakyat sebagai organ demokratik

Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma’ruf, mengatakan aksi ini adalah bentuk kemarahan terhadap carut-marut kebijakan pemerintah dan lemahnya fungsi lembaga negara.

“Hari ini situasi bangsa tidak baik. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif mengalami kemunduran. Ini puncak kemarahan masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa menuntut reformasi total TNI dan Polri, terutama soal penanganan aksi demonstrasi yang dianggap represif. Umar menyebut aparat TNI sempat mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa sebelum aksi berlangsung.

Kritik keras juga ditujukan ke DPR yang dianggap gagal mewakili rakyat. “DPR membuat aturan sesuai kepentingan elit dan oligarki, bukan kebutuhan masyarakat,” tegas Umar.

Dari sisi eksekutif, mahasiswa menyoroti kebijakan Presiden dan kabinet yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, termasuk program makan bergizi gratis yang dinilai tidak tepat sasaran. “Anggaran pendidikan justru dipangkas sehingga UKT semakin mahal dan biaya kuliah memberatkan mahasiswa,” jelasnya.

Di ranah yudikatif, mahasiswa menolak revisi RKUHP karena berpotensi melemahkan hukum dan mengancam supremasi hukum di Indonesia.