Esposin, SEMARANG – Program Koperasi Kelurahan Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto belum berjalan optimal di Kota Semarang. Dari total 177 kelurahan, hanya sembilan koperasi yang tercatat aktif beroperasi. Sebelumnya, jumlah koperasi aktif hanya tujuh unit, dan pekan ini bertambah dua menjadi sembilan.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Iin Indriawati Dewi Mayasari, menyebut tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan permodalan.

“Seperti jalan tol, meski belum sempurna tapi sudah bisa dilalui. Yang penting koperasi bisa hidup dan berusaha,” kata Iin kepada Espos, Selasa (26/8/2025).

Menanggapi kondisi ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), saat mengunjungi Koperasi Merah Putih Gedawang, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan tunai dari APBN. Sebagai gantinya, koperasi didorong memanfaatkan akses pinjaman perbankan.

“Tidak ada bagi-bagi uang dari APBN untuk mengaktifkan koperasi. Yang ada itu plafon pinjaman,” ujar Zulhas.

Zulhas menambahkan, regulasi mekanisme pinjaman koperasi tengah difinalisasi Kementerian Keuangan. Dalam satu hingga dua minggu ke depan, koperasi bisa mulai mengakses plafon pinjaman melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

“Mudah-mudahan dalam seminggu dua minggu ini selesai aturannya. Jadi nanti koperasi bisa meminjam plafon pinjaman di perbankan,” jelasnya.

Menurut Zulhas, konsep Koperasi Merah Putih fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar menerima bantuan dana. Pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) sebelumnya menunjukkan banyak koperasi yang tutup karena tidak mampu mengembalikan pinjaman.

“Kalau bantu-bantu biasanya setahun tutup. Pengalaman dulu KUD dapat dana, pinjam semua, balik tidak,” pungkas Zulhas.