Esposin, SRAGEN—Komisi IV DPRD Sragen segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen beserta seluruh kepala sekolah (Kasek) jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai upaya pengawasan yang dimiliki DPRD Sragen dalam pelaksanaan MBG di Sragen.

Surat undangan untuk hadir dalam Rapat Kerja Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sragen sudah beredar pada Rabu (27/8/2025). Para pimpinan Disdikbud dan para kepala sekolah penerima MBG diminta hadir ke Gedung DPRD Sragen pada Senin (1/9/2025) pekan depan pada pukul 08.30 WIB.

Dalam kesempatan itu nanti, Komisi IV juga memanggil pimpinan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen terkait dengan hasil uji laboratorium atas sampel MBG yang diambil di Gemolong, Sragen, pascaterjadi dugaan keracunan massal pada ratusan pelajar.

“Ya, surat sudah beredar. Para kepala sekolah itu yang kami minta datang ke DPRD Sragen untuk rapat koordinasi terkait dengan MBG yang sudah berjalan di Kabupaten Sragen,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, kepada Espos.id, Rabu.

Sugiyamto mengatakan pemanggilan Disdikbud dan para kepala sekolah penerima MBG itu dilakukan sebagai wujud fungsi DPRD di bidang pengawasan. Sekolah-sekolah dan Disdikbud itu, jelas dia, merupakan bidang yang ditangani Komisi IV. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Sugiyamto menjelaskan anggota Komisi IV terbatas sedangkan jangkauan luas sehingga tidak bisa secara langsung memantau pelaksaan Program MBG tersebut.

“Kami tidak bisa memantau atau mengawasi langsung pelaksanaan MBG karena personel yang terbatas dan luasnya cakupan sekolah di Sragen. Jadi kami meminta para kepala sekolah penerima MBG bisa mengawasi langsung atau bisa menugaskan guru untuk sama-sama ikut mengawasi program pemerintah,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen itu.

Sugiyamto menerangkan para guru dan kepala sekolah diminta bersama-sama mengawasi pelaksanaan MBG di sekolah masing-masing. Teknis pengawasannya, jelas dia, dengan cara mendokumentasikan distribusi MBG itu dengan video dan foto yang bisa langsung dilaporkan kepada Komisi IV DPRD Sragen.

“Dengan pengawasan bersama, kami berharap SPPG [stasiun pelayanan pemenuhan gizi] benar-benar cermat dan hati-hati dalam memberikan layanan terbaik terkait MBG kepada para siswa. Jangan sampai terulang kasus dugaan keracunan yang berdampak pada 365 siswa di Gemolong. Kasihan para siswa yang masih trauma,” jelas dia.

Dia melihat masih ada aduan terkait adanya siswa yang masih trauma dengan MBG sehingga mereka tidak mau makan. Dia mengatakan mereka masih teringat kejadian sakit perut atau diare yang dirasakan beberapa waktu lalu. Dia meminta kalau jatahnya MBG itu Rp10.000 per porsi maka anggaran itu supaya dimaksimalkan, jangan sampai di pangkas.