Esposin, JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani, menyinggung perilaku serakah yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merujuk istilah yang disebut "serakahnomic".

Ia menjelaskan realita saat ini di mana terdapat sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif seperti bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya.

"Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam 'serakahnomic', sebuah perilaku serakah yang merusak sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025) seperti dilansir Antara.

Ia menilai, keuntungan yang didapat oknum tersebut sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Oleh karena itu, menurutnya ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama.

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar yang berasal dari dalam bangsa itu sendiri.

"Seperti yang pernah diingatkan oleh Bung Karno: 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'," ucap dia.

Menghadapi tantangan ini, dia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa.

Dia mendorong adanya transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional.

"Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat pondasi nasional yang akan menjadi kekuatan, demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat," ujar dia.

Korupsi Merusak 

Pada kesempatan sama, Presiden Prabowo Subianto menyinggung besarnya tantangan pemerintah memberantas praktik korupsi dan perilaku korup yang menjangkiti, mulai dari para eselon dan birokrat-birokrat di institusi pemerintahan hingga pejabat-pejabat badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Presiden Prabowo, korupsi merupakan hal yang tidak baik, tetapi fakta bahwa ada pejabat-pejabat yang korup harus berani diakui sebagai suatu tantangan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih.

"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (15/8/2025) seperti dilansir Antara.

Presiden Prabowo kemudian menyampaikan hasil perenungannya, yaitu setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, Presiden menyatakan dirinya semakin mengetahui betapa besarnya tantangan membereskan aksi-aksi penyelewengan yang ada di tubuh pemerintahan.

"Hal ini tidak baik, tetapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki," sambung Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menegaskan dirinya, saat diambil sumpahnya sebagai Presiden RI, telah berjanji untuk melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan," ujar Presiden.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR.