Esposin, WONOGIRI — Bupati Wonogiri Setyo Sukarno memastikan tidak mengikuti langkah Bupati Pati Sudewo yang sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 250% hingga memicu gejolak di masyarakat setempat.

Setyo menjamin Pemkab Wonogiri belum ada rencana menaikkan PBB pada tahun ini. Namun, pendataan ulang tanah dan bangunan akan dilakukan untuk agar pendapatan pajak dari PBB lebih optimal.

Setyo mengatakan Pemkab Wonogiri tengah berupaya menaikkan pendapatan asli daerah salah satunya yang bersumber dari PBB. Pemerintah daerah menargetkan pendapatan pajak dari PBB naik mulai tahun ini. Akan tetapi, target penaikan pendapatan itu ditempuh tanpa menaikkan nilai objek PBB. 

Pemkab Wonogiri hanya akan menginventarisasi ulang objek PBB. Menurut dia, masih banyak tanah dan bangunan yang belum tercatat sebagai objek pajak. Itu bisa terjadi karena pemecahan bidang tanah menjadi dua atau lebih bidang tidak terlaporkan. Padahal pemecahan bidang tanah itu sudah besertifikat.

Setyo juga menilai masih banyak bangunan yang belum tercatat sebagai objek pajak. Biasanya wajib pajak hanya membayar pajak bumi. Tetapi tidak membayar pajak bangunan. 

“Maka dari itu kami akan inventarisasi ulang PBB. Ini upaya intensifikasi penarikan PBB. Bukan ekstensifikasi [menaikkan] pajak. Kami menyadari dalam situasi ekonomi yang seperti ini, belum memungkinkan menaikkan pajak dari masyarakat. Kami tidak ingin membebani masyarakat,” kata Setyo kepada Espos, Senin (11/8/2025).

Disinggung potensi kenaikan pendapatan dari intensifikasi penarikan PBB, Setyo menyebut hal itu masih dalam kajian. Yang jelas dia meyakini intensifikasi PBB ini bakal menaikkan pendapatan dari sektor pajak daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah atau PAD. 

Cara lain untuk menaikkan PAD yakni dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah. Salah satunya melalui program digitalisasi transaksi nontunai untuk pembayaran retribusi di sektor pariwisata dan pasar tradisional. 

Pembayaran Nontunai

Pada Minggu (10/8/2025), Pemkab Wonogiri resmi meluncurkan penerapan pembayaran nontunai untuk pembelian tiket masuk objek wisata Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri. Penerapan e-tiket di objek wisata WGM ini guna mengikuti perkembangan teknologi di sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. 

Selain itu, dengan pembayaran secara digital, maka semua transaksi keuangan dari retribusi pariwisata itu akan tercatat dan langsung masuk ke daerah. Adapun retribusi nontunai di pasar tradisional akan dilakukan menyusul pada tahun ini.

”Ini meminimalkan kebocoran retribusi. Saya meyakini selama ini ada kebocoran retribusi yang tidak masuk ke kas daerah. Maka dari itu, penerapan e-tiket ini penting. Hal ini sekaligus usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata di Wonogiri,” kata Setyo.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Wonogiri, Supriyanto, mengatakan Pemkab harus segera menaikkan target PAD secara signifikan. Hal itu perlu dilakukan agar pengalokasian APBD Wonogiri sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 146 UU itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maksimal 30%. Untuk menyiasati hal itu, Pemkab Wonogiri wajib menaikkan PAD secara signifikan agar mampu mampu menutupi belanja pegawai. Pemerintah daerah masih memiliki waktu maksimal pada 2027 untuk menjalankan mandat tersebut.  

“Setiap tahun target PAD Wonogiri itu tercapai 100%. Ini yang justru jadi pertanyaan kami. Kalau realisasinya selalu 100% berarti sebenarnya, mungkin targetnya masih terlalu kecil. Ini akan kami telaah dulu, kami kaji dulu,” kata Supriyanto.