Esposin, SEMARANG – Sekitar 3.000 guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di Jawa Tengah hingga kini belum juga diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ironisnya, data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mencatat bahwa pada tahun 2025, Jawa Tengah justru masih kekurangan sekitar 2.298 guru.

Provinsi yang kini dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi tersebut mengalami kekurangan tenaga pengajar akibat pensiun dan mutasi yang terjadi setiap tahun. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Syamsudin, menyebutkan bahwa setiap bulan selalu ada guru yang pensiun, baik dari kalangan PNS maupun PPPK.

“Setiap bulan itu ada yang pensiun, ada yang mutasi. Kekurangan guru pasti ada dan sifatnya dinamis,” ujar Syamsudin saat ditemui pada Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan data Disdikbud Jateng, jumlah guru di sekolah negeri per 2025 mencapai 35.319 orang. Rinciannya:

• Guru PNS: 17.413 orang
• Guru PPPK: 14.893 orang
• Guru GTT: 3.013 orang

Rincian per jenjang:

• SMA: PNS (9.409), PPPK (6.941), GTT (1.306)
• SMK: PNS (7.525), PPPK (7.492), GTT (1.430)
• SLB: PNS (479), PPPK (460), GTT (277)

PPPK "Nol Jam", Penempatan Tak Proporsional

Salah satu persoalan yang mencuat saat ini adalah keberadaan guru PPPK yang tidak memiliki jam mengajar alias “nol jam”. Ini terjadi karena penempatan yang tidak proporsional, beberapa sekolah kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan.

Disdikbud Jateng mengaku telah mengambil langkah penanganan. Per 1 Agustus 2025, pihaknya memberikan penugasan baru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan jam mengajar.

“Kalau ada PPPK yang nol jam, berarti di satu sekolah itu sudah kelebihan guru. Kami sudah beri penugasan baru ke sekolah yang kekurangan,” terang Syamsudin.

Rencana Mutasi Guru PPPK

Disdikbud juga tengah mengkaji rencana mutasi bagi guru PPPK yang lokasi tinggalnya jauh dari tempat tugas. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi kekosongan guru di tempat asalnya.

“Kalau ada kebutuhan di tempat lain dan memungkinkan, tentu akan kami pertimbangkan,” tambahnya.

1.410 Guru Swasta Lulus Seleksi tapi Belum Diangkat

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Raden Rara Utami Rahajeng, menyebutkan bahwa terdapat 1.410 guru swasta kategori R1D yang telah lulus seleksi PPPK pada 2021, namun hingga kini belum mendapatkan penempatan.

“Mereka memang sudah ikut tes, tapi kita perlu cek ketersediaan formasi dan anggaran. Karena belanja pegawai itu dibatasi maksimal 30% dari APBD,” jelas Utami.

Ia menegaskan bahwa membuka formasi tanpa didukung anggaran akan percuma. Padahal, para guru tersebut telah menanti kepastian selama bertahun-tahun.