Esposin, MAGETAN – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum berjalan maksimal di Kabupaten Magetan. Dari 235 koperasi yang telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), baru ada satu koperasi yang benar-benar aktif.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Magetan, Muhtar Wakid, menyampaikan hingga kini hanya ada 1 Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi di Desa Mategal, Kecamatan Parang. Dia mengungkap, kebanyakan koperasi belum bisa bergerak karena belum mengantongi legalitas dan belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat terkait skema pembiayaan.

“Dari 235 koperasi, baru 1 titik koperasi yang resmi berjalan, di Desa Mategal. Sedangkan yang sudah terbit izin baru sekitar 60-an. Sisanya masih nunggu kejelasan aturan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Meski Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto menyebut maksimal 30 persen dari total Alokasi Dana Desa bisa dijadikan jaminan bagi koperasi desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mengajukan pinjaman usaha, Muhtar Wakid mengungkap para pengurus koperasi di tingkat desa hingga kini belum berani untuk memakai dana tersebut karena alasan legalitas hukum.

“Banyak dari pengurus yang takut menjalankan koperasi ini pakai Alokasi Dana Desa. Kalau belum ada juknis, nanti malah jadi temuan yang berujung masalah baru,” tambahnya.

Di Desa Mategal, Muhtar mengungkap pembiayaan serta modal yang digunakan untuk mengoperasikan Kopdes Merah Putih berasal dari dana patungan warga setempat yang menjadi anggota. Di sana, Kopdes Merah Putih menjual berbagai kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), obat-obatan, dan pupuk pertanian.

“Untuk sekarang sementara masih pakai dana dari anggota. Tapi dukungan masyarakat di desa tersebut cukup bagus,” ungkapnya.

Secara konsep, Koperasi Merah Putih digadang sebagai solusi pemberdayaan ekonomi desa berbasis komunitas. Namun, Pj Sekda Magetan tersebut menyebut jika program ini terancam hanya jadi sekadar slogan apabila pemerintah pusat tidak kunjung menyelesaikan regulasi dan petunjuk teknisnya.

“Kalau masyarakat sudah semangat tapi pusatnya lambat, ya percuma. Harusnya ada sinergi,” kata dia.