Esposin, SRAGEN–Pemenuhan kebutuhan 2.000 rumah layak huni (RLH) di Sragen ditargetkan bisa tercapai pada 2026 mendatang sebagai bagian dari kontribusi terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.  Program ini ditujukan bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah berkeluarga.

Hal itu disampaikan Pimpinan Bank Jateng Cabang Sragen, Heri Prasetyo, kepada Espos di Gedung Kartini, Selasa (29/7/2025). Heri menyatakan siap mendukung program tersebut melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi berbasis FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan syarat yang mudah.

“Dalam program 3 juta rumah Presiden Prabowo, di Jawa Tengah mendapatkan kuota sebanyak 50.000, sedangkan di Sragen ada 2.000. Kami targetkan pemenuhan rumah RLH tersebut terealisasi pada 2025 dan 2026,” kata dia.

Dia mengaku telah bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Properti Sragen (APPS) dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Sragen untuk merealisasikan target tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan kemudahan down payment (DP) atau uang muka sebesar 1 persen bagi MBR saat membeli rumah.

“Dengan asumsi harga rumah subsidi Rp160 juta dan DP hanya 1 persen maka MBR hanya membayar Rp1,6 juta untuk dapat rumah,” ungkap dia.

Dia menambahkan, stimulus lainnya yang disiapkan adalah MBR tidak dikenakan bea asuransi. Sementara dari Pemkab Sragen akan memberikan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya, Bupati Sragen  Sigit Pamungkas mengatakan ada 9.000 kepala keluarga (KK) di Sragen belum memiliki rumah mandiri. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sigit menjelaskan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada dua tantangan besar yang dihadapi. Pertama keterbatasan akses pembiayaan.

Menurutnya bagi ASN golongan rendah atau MBR mendapatkan kesempatan kredit untuk membeli rumah adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Oleh karenanya dia berharap agar sektor perbankan khususnya Bank Jateng bisa mempermudah proses pemberian pembiayaan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat.

Tantangan kedua adalah kurangnya informasi dan pendampingan yang dilakukan  Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Sragen, perbankan, dan pengembang perumahan. Sigit meminta ketiga stakeholder itu agar lebih meningkatkan perannya untuk pemberian informasi dan pendampingan kepada MBR.

Di satu sisi, lanjut Bupati, kebutuhan rumah yang tinggi warga Sragen ini merupakan sebuah pangsa pasar yang besar yang seharusnya bisa tergarap dengan baik. Dengan asumsi harga rumah subsidi Rp160 juta dikalikan kebutuhan sebanyak 9.000 unit maka potensi ekonomi yang diperoleh bisa mencapai lebih dari Rp1,44 triliun.