Esposin, OTTAWA — Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang, kata Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

"Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang akan dilaksanakan pada September 2025," kata Carney dalam sebuah konferensi pers, Rabu (31/7/2025), dilansir Anadolu.

Menurut Carney, keputusan tersebut adalah berdasarkan jaminan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa pihaknya akan mereformasi sistem pemerintahan di Palestina.

Antara lain, melalui pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2026, yang tidak akan diikuti Hamas, serta memastikan "demiliterisasi negara Palestina".

Sembari menuntut dibebaskannya semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas, Carney turut mengecam Israel yang membiarkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin buruk.

Awal bulan ini, pemerintah Prancis dan Inggris juga menyatakan rencana mereka mengakui Palestina pada agenda PBB yang sama. Keputusan negara-negara Barat terkait pengakuan Palestina tersebut membuat rezim Zionis Israel murka.

Sementara, Pemerintah Palestina optimistis bahwa semakin banyak negara akan memberi pengakuan terhadap kedaulatan Palestina dan bahwa tekanan terhadap Zionis Israel akan semakin besar, kata Duta Besar Palestina untuk Austria Salah Abdel Shafi, Rabu.

Saat diminta menjabarkan langkah diplomatik Palestina usai berakhirnya konferensi tingkat tinggi terkait implementasi solusi dua negara dan pengakuan terhadap Palestina di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Shafi terlebih dulu menyoroti dua hal.

"Pertama, (kami berharap) semakin banyak negara akan terus mengakui Negara Palestina," kata Duta Besar yang juga menjadi pengamat tetap Palestina untuk PBB di Wina, Austria, itu.

Ia melanjutkan, "Kedua, (kami berharap) akan meningkatnya tekanan terhadap Israel, termasuk melalui sanksi dan pembatasan perdagangan, supaya Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza."

Diplomat itu mengingatkan bahwa kedua hal tersebut "harus berlangsung dalam lingkup gencatan senjata".

KTT di New York tersebut dipandang memiliki peran dalam mewujudkan solusi dua negara sebagai langkah penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menurut Shafi, semakin banyaknya negara yang mengakui Palestina akan semakin mendukung tercapainya hal tersebut.

"Selanjutnya, tenggat pelaksanaan 15 bulan telah ditetapkan. Kemudian, mekanisme pengawasan lanjutan telah didirikan. Semua ini berperan terhadap proses yang dilakukan," ucap dia.

Terlebih, komunitas internasional saat ini semakin resah terhadap tindakan Zionis Israel, kata duta besar Palestina.

"(Rezim Israel) melakukan apapun untuk mengubur solusi dua negara. Oleh karena itu, komunitas internasional tentu harus bertindak untuk menyelamatkannya, karena tidak ada alternatif lagi di luar solusi tersebut," tutur Dubes Shafi.