Espos.id, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai akan datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, besok Senin (28/7/2025) untuk membahas konflik yang terjadi di perbatasan kedua negara. 

“Saya berkesempatan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat dalam masalah ini. Mereka sepenuhnya percaya terhadap Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, kepada kantor berita Bernama, Minggu (27/7/2025).

Hasan juga menambahkan bahwa ia juga menunggu panggilan dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Hasan menuturkan Malaysia, yang saat ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), harus bertindak sebagai mediator terlebih dahulu, karena ini merupakan masalah internal blok Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara, termasuk Kamboja dan Thailand.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa penjabat perdana menteri negaranya akan bertemu dengan mitranya dari Kamboja di Malaysia pada Senin. “Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikondet Phalangkun, dalam konferensi pers di Bangkok, Thailand.

Ketika ditanya mengapa panggilan telepon Presiden AS Donald Trump dengan kedua perdana menteri memicu persiapan pembicaraan yang dimediasi Malaysia, setelah sebelumnya negara lain juga menawarkan diri sebagai mediator, Phalangkun mengatakan bahwa kedua negara sama-sama ingin melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Washington. Trump sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli. Banyak korban jiwa dan luka-luka di kedua pihak, termasuk warga sipil. Ketegangan tersebut menyusul bentrokan sebelumnya pada 28 Mei antara personel militer Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja berakar dari masa penjajahan Prancis ketika peta batas wilayah antara kedua negara dibuat pada tahun 1907, namun, kedua negara bertetangga tersebut menafsirkannya secara berbeda. Anggora komisi penetapan batas Prancis mengabaikan beberapa bagian perbatasan karena sulit diakses.

Setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada 1953, wilayah-wilayah tersebut menjadi objek sengketa.

Thailand lebih memilih menyelesaikan semua sengketa terkait perbatasan melalui negosiasi bilateral, sementara Kamboja lebih mengandalkan Mahkamah Internasional, yang yurisdiksinya atas sengketa wilayah tidak diakui oleh Thailand.