Esposin, JAKARTA--Pemerintah akan mempersiapkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk pembangunan sarana energi baru terbarukan (EBT) berupa solar panel agar mandiri energi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas di Jakarta, Kamis (24/7/2025), mengatakan koperasi desa nantinya tidak hanya sebagai fasilitas simpan-pinjam, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang berada di desa, termasuk mempersiapkan EBT.

"Sedang kita kaji, di 80 ribu desa yang nanti kita akan bangun 1-1,5 hektare solar panel, berbasis desa, kecamatan dan kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri," kata Zulhas dalam acara Green Impact Festival seperti dilansir Antaranews.

Menko Pangan mengatakan setiap tahun negara memberikan subsidi listrik senilai US$25 miliar atau setara lebih dari Rp399,37 triliun (kurs 1 dolar AS setara Rp15.975).

Sementara itu, untuk membangun solar panel membutuhkan modal sebesar US$100 miliar atau setara lebih dari Rp1,57 kuadriliun. Tapi, menurutnya, hal tersebut akan menguntungkan di tahun kelima, karena Indonesia tak perlu memberikan subsidi listrik di desa-desa.

"Memang diperlukan kira-kira US$100 miliar, sudah dihitung. Artinya kalau US$100 miliar, 4 tahun subsidi. Itu sudah bisa bayar, berarti kita tahun kelima dan tahun keenam nggak perlu subsidi lagi," katanya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dengan adanya solar panel di tiap desa, kecamatan dan kabupaten, maka tidak lagi membutuhkan transmisi yang panjang seperti PLN. Menurutnya, hal ini akan lebih efisien.

"Yang diperlukan tentu nanti baterai penyimpanan. Jadi sekali lagi yang terakhir, ini potensi yang luar biasa," ujar Zulhas.

Sebelumnya, pada peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Zulhas menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh koperasi desa/kelurahan merah putih di seluruh Indonesia sudah beroperasi.

Zulhas mengatakan secara hukum telah terbentuk 80.081 unit koperasi. Dari total tersebut, 108 unit di antaranya siap beroperasi.

"Ini kerja besar, kerja keras seluruh teman-teman. Ini langkah awal, baru 108 unit. Target kami ke depan memastikan selama tiga bulan ke depan seluruh koperasi desa/kelurahan beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah ketidakpastian situasi saat ini maka Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan.

"Kita harus berdaulat, kita harus berdikari, memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa," katanya.

Ia mengatakan nantinya koperasi tidak hanya menjadi wadah distribusi, tetapi juga mampu memotong rantai pasok serta memberantas tengkulak dan rentenir.

"Koperasi ini akan memberdayakan petani, nelayan dengan sistem gotong-royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan," katanya.

Zulhas mengatakan pembentukan koperasi tersebut tidak dilakukan dengan cara yang mudah, namun ini cara yang benar untuk memastikan rakyat di desa tidak jalan sendiri tapi difasilitasi.

"Satgas mendampingi koperasi agar menjalankan usaha seperti gerai sembako, outlet elpiji gas melon, klinik dan apotek desa, gudang dan pengering padi dan jagung, simpan pinjam, sarana logistik desa, agen pupuk. Pembayaran listrik juga bisa di kopdes, nanti kopdes dapat komisi dan usaha sesuai potensi desa masing-masing," katanya.