Esposin, SOLO -- Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo menggelar Focus group discussion (FGD) bertajuk Merawat Kebersamaan Meneguhkan Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman, Selasa (22/7/2025) siang.

Acara yang berlangsung di Aula PLHUT Kemenag Solo itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

Kasi Bimas Islam, Achmad Arifin, menegaskan kegiatan itu merupakan upaya strategis dalam membangun sistem deteksi dini konflik sosial keagamaan yang inklusif.

“Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memetakan potensi konflik sosial keagamaan di wilayah Solo. Ini adalah langkah preventif agar konflik tidak berkembang, atau setidaknya meminimalkan dampak buruk dari konflik yang terjadi,” tutur dia dalam acara tersebut.

Dalam FGD itu Seksi Bimas Islam melibatkan unsur organisasi keagamaan dan institusi seperti kepala KUA se-Solo, penyuluh agama Islam, hingga perwakilan organisasi atau yayasan besar seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Al Islam, Al Irsyad, LDII, Aisyiyah, Muslimat NU, serta media massa.

Arifin menjelaskan partisipasi lintas lembaga bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk sinergi nyata untuk mendorong moderasi beragama dan meredam intoleransi. "Kita ingin agar semua komponen masyarakat termasuk media ikut menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Ini bukan hanya tanggung jawab Kemenag, tapi seluruh elemen bangsa," ujar dia.

FGD dibuka Kepala Kantor Kemenag Solo, Ahmad Ulin Nur Hafsun. Dalam sambutannya dia menekankan pentingnya penguatan prinsip moderasi beragama dalam masyarakat. "Ada empat prinsip yang selalu kita kampanyekan yaitu moderasi, nilai kebangsaan, keadilan dan kesetaraan, serta antikekerasan dan toleransi," kata dia.

Dia berharap paham keagamaan ekstrem dan intoleran tidak berkembang di Solo. Sebab ekstrem kanan maupun kiri sama-sama tidak baik. Sementara pada sesi diskusi, para pengurus organisasi mengisi kuesioner terkait pandangan mereka atas potensi konflik di masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah eksklusivitas dalam rekrutmen kerja berbasis keanggotaan yayasan tertentu. Model seperti itu dinilai tidak etis dan berpotensi menciptakan segregasi sosial.

Ketua PCNU Solo yang juga Ketua FKUB Solo, Mashuri, menekankan pentingnya dialog dalam merespons berbagai perbedaan yang terjadi. "Kalau ada yang tidak cocok, mari duduk bersama. Jangan sampai turun ke jalan dan memicu konflik lebih besar,” pesan dia.

Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, diwakili oleh MUI Kota Solo. Komitmen tersebut mencerminkan dukungan terhadap peran Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama secara damai dan konstruktif.