Esposin, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menghadiri agenda Penandatangan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Program Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025 dengan DPRD Jateng, Rabu (23/7/2025). Dalam kegiatan ini, pihaknya menyatakan penggabungan dan pecahan dinas akan mulai beroperasi selambat-lambatnya pada 2026.

“Tadi sudah lakukan penandatanganan kesepakatan APBD [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]. Perubahan ini kemudian ajukan ke Mendagri [Menteri Dalam Negeri] untuk ditetapkan,” kata Luthfi seusai kegiatan, Rabu.

Setelah ditetapkan, lanjut Luthfi, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah bisa langsung bergerak. Mereka bakal memprioritaskan enam program yang sudah dicanangkan.

“Setelab ditetapkan langsung eksplorasi pembangunan. Utamanya dalam enam, kita mulai layanan dasar infrastruktur, birokrasi yang sehat, kemudian iklim investasi dan sebagainya, termasuk keamanan situasi,” paparnya.

Adapun mengenai pecahan dan penggabungan dinas, Luthfi menyatakan baru bisa berjalan pada 2026. Sebab, saat ini masih dalam pembahasan pertanggungjawaban. “2026 awal sudah lakukan, ini belum dipertanggung jawabkan” ucapnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Espos, dinas dinas yang berpeluang digabung ialah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jawa Tengah. Kemudian juga Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan).

Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda Jateng, Hanung Cahyo Nugroho, mengungkapkan pihaknya punya target untuk menuntaskan pengesahan Rapergub maksimal Agustus nanti. Adapun untuk tahapan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada dinas yang akan dilebur saat ini telah rampung.

“Target kita dalam waktu dekat mesti selesai [Rapergub-nya]. Ya kira-kira sebulan atau dua bulan lagi,” kata Hanung.