Esposin, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mengizinkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungannya menggelar kegiatan rapat di hotel. Meski demikian, penerapan efisiensi anggaran tetap dijalankan, yakni dengan pemotongan uang saku atau uang harian.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Sebab, kegiatan seperti itu dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, mengatakan anggaran rapat di hotel untuk OPD sejatinya memang ada. Pihaknya pun membebaskan apakah ingin memilih kegiatan rapat di hotel atau lainnya.

“Kalau kami di Pemprov Jateng, sejak awal sudah saya sampaikan, bahwa efisiensi perjalanan dinas kami tidak mengurangi intensitas, tetapi yang kami kurangi uang hariannya,” kata Sumarno di sela kegiatan di DPRD Jateng, Selasa (22/7/2025).

Sumarno menjelaskan, aktivitas rekan-rekan OPD di Jateng tak menutup kemungkinan harus keliling sejumlah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, penyelanggaraan kegiatan atau rapat di hotel hingga restoran tetap diizinkan.

“Intensitas [anggaran rapat] tidak dikurangi. Jangan sampai teman-teman beralasan ada kegiatan, tidak bisa datang karena alasannya anggaran dipotong. Namun, uang hariannya, memang kami kurangi. Kami korbankan yang dibawa pulang teman-teman,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Jateng, Muhammad Noor Cholis, merespon baik pernyataan Mendagri. Namun, kebaikan itu bakal jadi angin lalu bila pemerintah daerah (pemda) tetap melakukan efisiensi anggaran.

“Ini setekah izin dibuka Mendagri, kalau enggak ada penganggaran ya cuma gimmick saja,” nilai Cholis.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Harso Susilo, melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025. Total efisiensi yang dilakukan mencapai Rp2,2 triliun, dengan pemangkasan paling signifikan berasal dari pos perjalanan dinas 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu sebesar Rp5,2 miliar.

“Efisiensi kita capai Rp2,2 triliun. Fokus utama pemangkasan berasal dari pos yang tidak langsung mendukung pelayanan publik, seperti perjalanan dinas. Kita potong hingga 50 persen,” ujar Harso usai Musrenbang RPJMD 2025 di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (5/5/2025).