Esposin, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mencatat masih ada 12.771 unit rumah tidak layak huni atau RTLH yang membutuhkan intervensi berupa bantuan perbaikan. Mayoritas rumah itu dalam kondisi rusak berat. Pemkab menargetkan belasan ribu RTLH itu bisa rampung direhabilitasi dalam waktu lima tahun.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan rehabilitasi RTLH masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengatasi kemiskinan. Berdasarkan verifikasi dan validasi (verval) data RTLH pada awal tahun 2025, terdapat 12.771 unit RTLH.

Perinciannya 10.626 unit rumah rusak berat, 659 unit rumah rusak sedang, dan 1.486 unit rumah rusak ringan. “Data inilah yang menjadi database penanganan RTLH untuk tahun 2025-2030,” kata Setyo kepada Espos, Kamis (10/7/2025). 

Bupati Setyo menyebut pada 2025 ini Pemkab akan menangani 896 unit RTLH. Rehabilitasi rumah sebanyak itu akan dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah sumber anggaran. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dana APBD Kabupaten mengalokasikan perbaikan 60 unit RTLH.

Kemudian Pemerintah Provinsi Jateng melalui bantuan Keuangan Pemerintah Desa mengalokasikan perbaikan 781 unit, anggaran Corporate Social Responsibility Bank Jateng menyasar 48 unit, dan Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak tujuh unit.

Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat mungkin bertambah karena alokasi itu belum termasuk rencana penanganan dengan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa melalui dana desa. Program pemberian bantuan peningkatan kualitas RTLH ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Realisasi penanganan 60 RTLH yang bersumber dari APBD Wonogiri sudah dilakukan mulai Juni 2025. Puluhan rumah itu tersebar di Kecamatan di Baturetno, Kismantoro, dan Pracimantoro. Masing-masing penerima manfaat mendapat alokasi Rp20 juta dari APBD Kabupaten Wonogiri atau total Rp1,2 miliar.

Setyo menambahkan untuk penanganan RTLH di Wonogiri diperlukan kerja sama dari seluruh pihak terkait. Saat ini mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, lembaga keuangan dan perbankan, hingga lembaga-lembaga sosial tengah bergerak dalam pengentasan RTLH di Wonogiri. 

“Ini tentunya semakin memberikan keyakinan bahwa upaya menuntaskan RTLH di Wonogiri dapat terwujud,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera KPP) Wonogiri, Purwadi, mengatakan kembali mendata ulang dengan cara verifikasi dan evaluasi RTLH pada awal 2025. Dari hasil verval itu tercatat masih ada 12.771 RTLH.

Jumlah itu yang menjadi basis data dalam penanganan RTLH selama lima tahun ke depan. Sebelumnya, Pemkab Wonogiri sudah selesai menangani sekitar 25.000 RTLH sejak 2019 hingga 2024. Jumlah RTLH sebanyak itu bisa diperbaiki berkat kolaborasi anggaran berbagai pihak terkait.

Purwadi menyampaikan tengah merumuskan strategi penanganan RTLH yang efektif untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, strategi ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

“Mestinya ada perubahan strategi mengingat sumber sumber pembiayaan, terutama yg dark APBN mengalami perubahan karena alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dulu menjadi tumpuan Pemkab Wonogiri mulai tahun ini berkurang drastis,” jelas Purwadi saat dihubungi Espos, Senin (14/7/2025).