Esposin, SUKOHARJO--Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada kekerasan baik fisik maupun nonfisik serta perundungan atau bullying dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah. Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi sekitar para siswa dari keluarga miskin lewat jalur afirmasi dan sekolah rakyat. 

Pantauan Espos, Senin (14/7/2025), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi tiba di SMAN 1 Kartasura sekitar pukul 09.00 WIB. Luthfi langsung menuju aula sekolah di lantai dua sekolah. Setiba di aula, Luthfi disambut ratusan siswa kelas X yang duduk bersila. 

Luthfi lantas menyampaikan pesan khusus soal larangan kekerasan selama kegiatan MPLS. Para guru dan siswa menjalankan aktivitas belajar mengajar secara disiplin. "Disiplin boleh tapi jangan ada kekerasan. Sekali lagi, saya menekankan jangan ada kekerasan selama pelaksanaan MPLS," kata dia. 

Selain kekerasan, Luthfi juga melarang perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Siswa atau guru bisa melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah apabila terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah. 

Luthfi menyebut Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi sekitar 5.000 siswa kurang mampu lewat jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. "Permasalahan siswa miskin sudah klir. Tidak ada masalah. Kemudian, ada sembilan sekolah rakyat di kota/kabioaten. Tiga sekolah rakyat jenjang SMP dan enam sekolah rakyat jenjang SMA," ujar dia. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah juga mengecek program kesehatan spesialis keliling (Spelling) di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan mendekatkan akses layanan dokter spesialis kepada masyarakatmasyarakat khususnya siswa dan guru di sekolah. 

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan masih mencari lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Jamu. Sesuai syarat dari Kementerian Sosial (Kemensos), lahan sekolah rakyat minimal lima hektare. 

Bupati menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus berkoordinasi dengan Kemensos terkait pembangunan sekolah rakyat. "Baru cek lokasi lahan, tapi kemungkinan di wilayah Bendosari. Syaratnya memang harus lahan minimal lima hektare untuk pembangunan sekolah rakyat," ujar dia.