Espos.id, JAKARTA - Pemberlakuan bea masuk barang asal Indonesia ke AS senilai 32% yang baru saja diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia tidak ada kaitannya dengan Indonesia menjadi anggota BRICS. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, Selasa (8/7/2025). 

“Karena banyak negara yang bukan BRICS pun juga [mendapat bea masuk tinggi], kalau saya lihat suratnya ya … jadi tidak ada kaitannya dengan itu [BRICS],” kata Havas. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada Januari 2025, di mana nama organisasi tersebut merupakan akronim dari lima negara pendiri BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, dalam surat yang diunggah utuh di media sosialnya, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif impor 32C% kepada Indonesia. Nilai ini tidak berubah dari besaran bea masuk yang diumumkan pada April 2025.

Havas juga mengatakan bahwa negosiasi tarif Indonesia dengan AS masih dalam proses, dan pihak Indonesia sudah menyampaikan tawaran-tawaran dalam proses negosiasi.

Mengenai hal-hal yang sudah ditawarkan oleh Indonesia kepada AS dalam proses negosiasi tarif, Havas enggan menjelaskannya karena tidak semua proses negosiasi bersifat terbuka. “Tapi ada tawaran-tawaran yang kita sampaikan, terus ada juga yang kita inginkan juga secara spesifik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peran AS dalam perdagangan global hanya sebesar 15%, dan selebihnya berada di luar AS.

Menurut dia, Indonesia perlu melakukan diversifikasi mitra perdagangan, tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan pasar lama yang masih bisa ditingkatkan lagi atau pasar baru seperti di Afrika dan Latin Amerika.

“Juga di tingkat Asia Tenggara sendiri, jadi perlu ada suatu review dalam konteks perdagangan di Asia Tenggara untuk dilihat lagi apakah ada barrier yang bisa kita hilangkan, jadi bisa meningkatkan perdagangan,” jelas Havas.

Ia menuturkan ada kemungkinan perluasan perdagangan dengan Malaysia, yakni dengan memperluas perdagangan antara provinsi di Indonesia dengan negara bagian di Malaysia. “Supaya kita bisa menciptakan suatu resiliensi ekonomi sehingga kita tidak mudah shock kalau ada faktor-faktor eksternalnya,” tuturnya.