Proyek Kementerian Kebudayaan menulis ulang sejarah nasional terus memicu kontroversi. Proyek itu telah berjalan sejak Januari 2025. Anggaran senilai Rp9 miliar mendukung penulisan ulang sejarah nasional Indonesia itu.

Kementerian Kebudayaan telah memublikasikan bahwa penulisan ulang sejarah nasional Indonesia itu akan berwujud 11 jilid buku dan akan diluncurkan pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Berbagai kelompok masyarakat sipil peduli hak asasi manusia dan sejumlah sejarawan menganggap proyek ini menyimpan agenda tersembunyi, yaitu menjadi alat legitimasi kekuasaan dan menghilangkan peristiwa "sensitif" tentang perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, termasuk pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Aneka protes yang diajukan kelompok masyarakat sipil dan sejarawan masuk akal karena sejauh ini kerangka acuan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang proyeknya diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan itu bersifat top down, tidak ada partisipasi dari akar rumput masyarakat sipil dan sejarawan.

Kala rancangan penulisan ulang sejarah nasional itu terpublikasikan kemudian menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat sipil dan sejarawan. Ada indikasi kuat rancangan penulisan ulang sejarah nasional itu hendak menutup-tutupi sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, termasuk pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang menimpa kalangan perempuan Tionghoa.

Respons pemerintah, terutama Kementerian Kebudayaan, atas kritik yang dikemukakan kalangan masyarakat sipil dan sejarawan sejauh ini malah memicu kontroversi baru, misalnya pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan kebenaran peristiwa pemerkosaaan massal pada Mei 1998. 

Uji publik menjadi forum demokratis untuk menjembatani keraguan banyak elemen masyarakat sipil dan sejarawan terhadap prakarsa pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan itu.

Uji publik juga akan menjadi forum ilmiah dan terbuka untuk menguji klaim pemerintah bahwa penulisan ulang sejarah nasional Indonesia bukan bermaksud menjadi wahana “mencuci sejarah” dan hanya menguntungkan kepentingan penguasa.

Klaim ini mengemuka setelah berbagai komponen masyarakat sipil dan sebagian sejarawan mengkritik keras proyek penulisan ulang sejaran nasional Indonesia sebagai proyek ”mencuci sejarah”.

Uji publik tak perlu menunggu proyek penulisan itu selesai. Justru pada saat proyek masih berjalan bisa dilakukan uji publik untuk menilai apakah langkah awal yang ditempuh Kementerian Kebudayaan bersama tim penulis telah mememuhi kaidah ilmiah dan memang tidak dimaksudkan untuk “mencuci sejarah” demi keuntungan penguasa. 

Pada akhir proyek tentu harus dilakukan uji publik lagi untuk menilai keseluruhan substansi penulisan ulang sejarah nasional Indonesia itu. Inilah forum uji publik yang substansial karena hasil proyek telah tersedia, yaitu 11 jilid buku sejarah nasional Indonesia.

Uji publik harus melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat sipil peduli hak asasi manusia dan peduli sejarah, termasuk para sejarawan independen. Tentu saja tak semua detail sejarah bisa dicakup, namun yang penting adalah jangan memanipulasi sejarah. Jaminannya adalah uji publik yang demokratis dan ilmiah, bukan klaim-klaim sepihak.