Esposin, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan rapat kerja bersama senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/7/2025). 

Rapat tersebut dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor I tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rapat itu juga menampung aspirasi dalam rangka penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng.

Pada rapat tersebut, DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, perwakilan sejumlah kepala daerah, dan perwakilan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi mengatakan agar para senator mengawal aspirasi dari masyarakat Jateng soal penanganan banjir dan rob di Pantura Jateng. Untuk itu, pembangunan giant sea wall (tanggul laut) di wilayahnya diminta untuk dilakukan pengawalan. 

"Masyarakat kami teriak dan nangis. Baru giant sea wall di Demak yang sedang dibangun. Sementara wilayah kami yang lain itu belum," katanya.

Luthfi berharap, agar pembangunan giant sea wall diprioritaskan di Jateng. Hal itu melihat tingkat keparahan rob yang terjadi di Pantura Jateng.

Dikatakannya, penanganan dampak banjir dan rob di Jateng telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Khusus di Sayung dan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Demak, Pemprov Jateng membagikan pompa-pompa air, program rumah apung, pengecekan kesehatan gratis, penyaluran sarana prasana pendidikan di sekolah, dan lainnya. 

Selain itu, untuk perpanjangan pembangunan tanggul laut di Demak, Pemprov Jateng juga segera mengajukan desain hybrid sea wall. Perpanjangan ini rencananya mencapai 20-30 KM dari Kecamatan Sayung, Demak-Kecamatan Kedung, Jepara. 

Pemprov Jateng juga punya program Mageri Segoro dalam bentuk penanaman mangrove atau bakau sebanyak 1,5 juta bibit selama 2025. 

Luthfi juga mendorong agar setiap Pemkab dan Pemkot menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis air permukaan. Hal itu sebagai upaya mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat maupun industri.

Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan rapat bersama para senator tersebut mengundang instansi dari pemerintah pusat untuk membahas persoalan di Jateng, terutama untuk penanganan rob. 

"Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus pada solusi-solusi rob, yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal," katanya.

Perwakilan warga terdampak banjir dari Pondok Pesantren Raudhatul Solihin Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Muhammad Abdul Qodir, mengatakan besar harapannya agar realisasi penanganan banjir dan rob di daerahnya membuahkan hasil. (NA)