Espos.id, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8% hingga 15% mengundang respons operator industri aplikasi transportasi daring. 

 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyebut saat ini pihaknya masih melakukan kajian mendalam bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai rencana pemberlakuan penyesuaian tarif dasar ojek online (Ojol). Director of Public Affairs and Communications GoTo, Ade Mulya menjelaskan bahwa hingga saat ini pengenaan tarif masih mengikuti regulasi yang berlaku dan belum ada kenaikan tarif.

“Gojek memastikan bahwa seluruh penerapan tarif mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah,” jelasnya kepada bisnis.com, Rabu (2/7/2025). Ade memastikan bahwa tarif baru yang saat ini tengah digodok tidak akan memberatkan konsumen. Dia juga berkomitmen untuk menghadirkan tarif yang kompetitif.  Hal tersebut diklaim penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan peluang order atau permintaan tetap tinggi, sehingga mendukung penghasilan Mitra secara jangka panjang

“Gojek berkomitmen untuk terus memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini,” tegasnya.

Sedangkan Grab Indonesia menyatakan komitmennya untuk tetap menjalin komunikasi terbuka dan konstruktif dengan pemerintah dalam menyikapi kebijakan tersebut. Vice President Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy menegaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kolaborasi dalam merespons kebijakan pemerintah, termasuk rencana penyesuaian tarif transportasi daring yang dibahas dalam Rapat Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan pada akhir Juni lalu.

“Grab Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah, termasuk dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Tirza, Rabu.

Tirza menyampaikan, rencana perubahan tarif akan berdampak luas mulai dari penghasilan mitra pengemudi hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pendapatan mitra dan risiko penurunan permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan.

Dalam konteks persaingan yang ketat di industri transportasi daring, Grab menilai bahwa kajian terhadap kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini serta daya beli masyarakat. “Grab Indonesia terus mendengarkan masukan dari para mitra pengemudi melalui berbagai kanal komunikasi, seperti kegiatan rutin Kopdar dan Forum Diskusi Mitra (Fordim) yang kami adakan di berbagai kota, baik secara langsung maupun virtual,” ujarnya.

Forum-forum tersebut, lanjut Tirza, menjadi ruang penting bagi mitra untuk menyampaikan aspirasi dan membahas isu aktual di lapangan secara bersama-sama dengan perusahaan.

Tirza menegaskan bahwa Grab percaya semangat kolaborasi dan keterbukaan menjadi kunci untuk mencari solusi terbaik yang mendukung keberlangsungan ekosistem transportasi digital di Indonesia. “Perubahan seperti ini tentu menantang, namun kami percaya, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia," katanya.

Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa rencana mengerek tarif ojol akan disandarkan pada aspek ekonomi nasional. Hal itu dilakukan guna memastikan bahwa keputusan untuk menaikkan tarif dasar ojol tidak akan memantik laju inflasi dalam negeri.

“Itu kan dari sisi ekonomi kami perhitungkan, bagaimana nanti kalau ini diterapkan berakibat pada inflasi atau tidak? Jadi semua perspektif kami pertimbangkan,” jelasnya.  Dalam waktu dekat, Aan menjelaskan, Kemenhub masih akan melakukan diskusi dengan beberapa pihak mulai dari akademisi hingga ekonom untuk memproyeksi dampak dari kenaikan tarif itu.

Tak hanya itu, dia juga menyebut terus berkomunikasi dengan intens, baik dengan aplikator maupun pengemudi ojol selaku mitra.  “Nanti hasil kajiannya apa, sebelum memutuskan nanti ada semacam harmonisasi, ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini [regulasi terkait kenaikan tarif] belum final, seperti itu,” pungkasnya.