Esposin, SEMARANG – Pameran robot humanoid dan K9 berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Lembaga ini menilai Polri lebih fokus membangun pencitraan teknologi ketimbang mengevaluasi pelanggaran yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil.

Robot humanoid yang ditampilkan dalam upacara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025), mampu berlari, baris-berbaris, hingga memberi hormat layaknya anggota Polri lengkap dengan atribut baret dan rompi. Sementara robot K9 atau i-K9 diklaim dapat mendeteksi bahan peledak dan bertahan di kondisi ekstrem selama delapan jam, terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan.

Namun menurut LBH Semarang, peringatan tahunan tersebut luput dari refleksi atas sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian.

“Selalu yang refleksi itu justru kita, masyarakat sipil. Mereka sibuk belanja teknologi mahal seperti robot-robot polisi, sementara masyarakat biasa untuk beli beras saja susah,” ujar perwakilan LBH Semarang, Cornelius Gea, kepada Espos, Selasa.

LBH Semarang menyoroti kasus penembakan seorang pelajar oleh anggota polisi Aipda Robig. Hingga kini, pelaku disebut masih berstatus anggota aktif dan tetap menerima gaji dari negara.

“Menurutku itu menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati keluarga korban. Robig itu masih digaji pakai uang pajak hari ini, padahal dia membunuh pelajar,” ungkap Gea.

Lembaga ini juga menyebut kasus pembunuhan bayi oleh oknum polisi, kematian misterius ASN Iwan Budi yang belum terungkap, serta perkara Darso yang dinilai tidak kunjung menemukan kejelasan hukum.

Lebih jauh, LBH Semarang mengingatkan publik terhadap wacana revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan secara berlebihan dan memperberat beban anggaran publik.

“Kalau RUU Polri disahkan, itu otomatis akan menambah penderitaan rakyat. Masa kerja polisi diperpanjang, beban dana publik meningkat, dan kewenangan penyidikan makin luas. Itu justru menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan,” tegasnya.

LBH Semarang pun menyerukan penolakan terhadap revisi UU Polri dan mendorong reformasi menyeluruh di tubuh institusi kepolisian agar lebih berpihak pada perlindungan hak-hak sipil.