Espos.id, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono akan segera habis masa jabatannya pada 2025. DPR pun melaksanakan fit and proper test terhadap dua kandidat  yang akan menggantikan Donny, Selasa (1/7/2025). Keduanya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.  

Salah satunya, Dicky Kartikoyono, menyoroti pentingnya untuk menempatkan standarisasi data transaksi digital sebagai fondasi dalam memperkuat sistem pembayaran nasional ke depan. Menurut Dicky, dengan mengidentifikasi setiap transaksi secara unik melalui payment ID dari layanan seperti mobile banking, Internet banking, hingga QRIS, semua data dapat ditangkap langsung oleh infrastruktur sistem pembayaran yang saling terhubung.

“BI-Fast, fast payment industry, switching company, dan seterusnya, ini kami akan integrasikan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan data yang utuh mengenai perilaku konsumsi masyarakat yang menjadi sangat powerful untuk membuka atau meng-unlock ekonomi potensial, terutama di UMKM,” kata Dicky. Alih-alih mengandalkan big data terpusat, Dicky memandang bahwa pendekatan data capture di berbagai “pulau-pulau data” milik pelaku keuangan bisa dimanfaatkan. Data ini kemudian dapat diolah untuk berbagai keperluan ekonomi, termasuk penguatan keamanan dan mitigasi risiko.

Dicky menyampaikan, BI telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. BI juga mendorong integrasi infrastruktur, konsolidasi industri, dan standardisasi data. Dengan pendekatan data capture, Dicky menilai hal ini dapat bermanfaat untuk peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Ia mengatakan bahwa selama ini, keterbatasan data membuat bank dan lembaga keuangan sulit menilai risiko debitur mikro dan kecil. Namun dengan pemanfaatan data transaksi digital yang lebih granular, penyedia pembiayaan baik bank maupun lembaga nonbank akan lebih mampu menilai risiko secara akurat.

Pada kesempatan yang sama, Dicky menyampaikan visinya yakni “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital”. Visi ini diwujudkan melalui tiga misi antara lain membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien, ekosistem ekonomi keuangan digital yang sehat dan terpercaya, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat.

Dicky saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, jabatan yang diembannya sejak 2023. Ia mengawali karier di bank sentral sejak 1995 dan menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan SDM-DSDM, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (dilantik pada 2017), Kepala Perwakilan BI London (dilantik pada 2020), serta Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (dilantik pada 2022).

Kandidat lain, Ricky Perdana Gozali, menekankan, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang tersebar di berbagai daerah merupakan ujung tombak agar kebijakan bank sentral dapat terlaksana dengan baik. “Bank Indonesia punya 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan tanpa pelaksanaan, nothing. Oleh sebab itu, kantor perwakilan sangat penting dan saya tulis paper ini adalah untuk kantor perwakilan,” kata Ricky saat fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan konsep “Bersimfoni” yakni membangun tiga kondisi ekonomi yang berdaya tahan, bersama tumbuh, dan berkelanjutan melalui penguatan lima peran strategis KPw BI. Kelima peran tersebut mencakup peran asesmen dan perumusan kebijakan, peran implementatif, peran pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif, peran transformatif, dan peran koordinatif.

Ricky menjelaskan, bank sentral memiliki kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui bauran kebijakan serta transformasi kebijakan dan kelembagaan.

Di samping itu, BI mencanangkan tujuh respon untuk mendukung Asta Cita Pemerintah yang difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat koordinasi fiskal moneter, dan mendorong aset pembiayaan yang optimal.

BI juga terus bertransformasi menghadapi digitalisasi, memperkuat dukungan terhadap hilirisasi dan ketahanan pangan, mendorong pengembangan ekonomi hijau dan inklusif, serta membangun SDM yang berkualitas.

Melalui konsep Bersimfoni, Ricky menyampaikan pihaknya akan terus mendorong penguatan dari peran BI di 46 Kantor Perwakilan yang tersebar di 5 wilayah koordinator, 29 provinsi, dan 12 kabupaten/kota untuk menciptakan ekonomi yang berdaya tahan, bersama tumbuh, dan berkelanjutan untuk mendukung Asta Cita.

“Jika saya mendapat dukungan dan dipercaya mengembang amanah oleh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, saya siap untuk mewujudkan visi misi saya yang sejalan dan mendukung program Asta Cita guna mencapai Indonesia Maju,” tutup Ricky.

Ricky saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Ia pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah.

Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023). Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.