Esposin, WONOGIRI — Sebanyak 294 koperasi merah putih desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri sudah menerima akta notaris koperasi yang menandakan mereka sudah resmi berbadan hukum. Penyerahan akta notaris koperasi itu dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (1/7/2025).

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan semua desa dan kelurahan sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan sudah berbadan hukum. Akta notaris koperasi telah diberikan kepada masing-masing pengurus koperasi.

Selain menyerahkan akta koperasi, Pemkab Wonogiri juga memfasilitasi kontak bisnis antara pengurus koperasi merah putih dengan beberapa badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) yang diharapkan bisa menjadi mitra bisnis koperasi. Sejumlah badan usaha itu meliputi Pertamina Patra Niaga, Bulog, Pupuk Indonesia, dan BPD Bank Jateng.

“Harapannya nanti mungkin ada semacam core business yang bisa dijalankan koperasi dari kontak bisnis ini,” kata Setyo saat ditemui Espos di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (1/7/2025).

Menurut Setyo, koperasi merah putih do Wonogiri dapat menjalankan usaha sebagai distributor barang-barang bersubsidi seperti elpiji dan pupuk subsidi. Hanya, sampai dengan saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut terkait bantuan permodalan koperasi tersebut.

Dia belum bisa menjelaskan banyak soal permodalan bagi ratusan koperasi tersebut. Pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis soal itu.

Setyo belum mengetahui persis apakah nantinya koperasi merah putih itu akan memonopoli penyaluran barang-barang subsidi atau tidak. Sementara selama ini penyaluran barang subsidi dilakukan warga desa, misalnya pupuk subsidi di kios pupuk lengkap atau elpiji 3 kg di pangkalan dan sub pangkalan.

“Kami pemerintah daerah berharap jangan sampai nanti terjadi monopoli karena akan mematikan ekonomi di desa,” ujarnya. 

Ketua Koperasi Merah Putih Desa Gambiranom Kecamatan Kismantoro, Mulyadi, mengatakan meski sudah sekitar satu bulan terbentuk, hingga saat ini belum ada arah pandangan usaha apa yang akan dijalankan koperasi di desanya. Anggota dan pengurus koperasi masih bingung untuk menentukan usaha yang akan dijalankan.

Kebingungan ini lantaran koperasi belum memiliki sumber pembiayaan modal yang cukup dan jelas. Menurutnya, koperasi merah putih Desa Gambiranom tidak mungkin mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. Apalagi simpanan pokok anggota hanya ditentukan senilai Rp20.000/orang dan simpanan wajib Rp2.000/orang/bulan.

Dia menyebut dalam pembentukannya, koperasi merah putih memang sudah ditentukan jenis usaha yang dapat dijalankan yang meliputi gerai sembako, apotek desa, outlet kantor, gerai simpan pinjam, klinik desa, cold storage atau cold chain, dan logistik (distribusi).

Tetapi untuk menjalankan usaha itu butuh modal yang tidak sedikit. Sementara sumber modal KDMP saat ini belum jelas. “Kalau modalnya tidak dibantu atau disubsidi pemerintah, sulit sekali koperasi itu bisa jalan. Kalau hanya mengandalkan simpanan pokok dan pinjam anggota, butuh berapa lama untuk bisa menjalankan usaha,” kata Mulyadi.