Esposin, SEMARANG – Fenomena bangku kosong di puluhan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Semarang menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan (Disdik). 

Dikabarkan sebanyak 36 SD Negeri kekurangan pendaftar siswa baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Menghadapi kondisi ini, Disdik Kota Semarang tengah menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) serta peraturan Wali Kota (Perwal) untuk membuka gelombang kedua penerimaan murid baru. Langkah ini diambil sebagai upaya agar sekolah-sekolah yang masih minim pendaftar tetap bisa beroperasi.

“Kita sedang rumuskan Perwal dan juknis. Rencananya, gelombang kedua akan dibuka pekan depan,” ujar Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto, saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025).

Menurut Bambang, pembukaan gelombang kedua SPMB SD nanti difokuskan pada sekolah yang masih kekurangan siswa. Pendaftaran akan kembali dibuka secara daring dan hanya berlaku bagi 36 SD yang belum terpenuhi kuotanya.

Tak hanya soal teknis, Bambang menyebut kebijakan ini juga sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem baru yang menyesuaikan aturan dari pemerintah pusat. 

Salah satu kelompok yang terdampak adalah masyarakat boro atau keluarga yang tinggal di kawasan industri, pasar, atau perbatasan kota yang sering kali tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Semarang.

“Arahan dari Bu Wali juga jelas, kita ingin mengakomodasi anak-anak dari keluarga boro yang belum mendapat sekolah,” paparnya.

Jika gelombang kedua masih tidak mampu mengisi kekosongan, Disdik berencana melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan revisi kebijakan untuk tahun ajaran berikutnya.

Jika gelombang kedua SPMB SD masih tidak mampu mengisi kekosongan. Disdik Kota Semarang berencana melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan revisi kebijakan untuk tahun ajaran berikutnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti tidak menampik bahwa kebanyakan sekolah yang kekurangan murid berada di kawasan padat pekerja migran harian seperti sekitar pasar dan pabrik. 

Anak-anak dari keluarga ini tidak bisa mendaftar lantaran terkendala dokumen kependudukan walaupun secara domisili mereka tinggal di sekitar sekolah.

“Sesuai aturan, harus pakai KTP Semarang. Ini salah satu penyebab kursi di sekolah-sekolah itu banyak yang kosong,” beber Agustina.

Lebih lanjut, Agustina mengaku telah meminta Disdik untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan agar diberi ruang membuka pendaftaran tahap kedua, khusus untuk 36 sekolah tersebut. 

“Saya sudah minta Disdik bersurat ke kementerian agar di titik-titik sekolah yang masih kekurangan siswa bisa dibuka pendaftaran tahap kedua,” tandasnya.