Esposin, SOLO -- Wacana pendirian SMA Negeri di Kecamatan Laweyan, Solo, kembali mencuat seiring bergulirnya Sistem Pendaftaran Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025/2026. Wacana ini sebenarnya sudah muncul sejak lama namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai realisasinya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Janjang Sumaryono Aji, saat diwawancarai Espos, Senin (30/6/2025), mengatakan sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Pemprov Jateng saat Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai Gubernur.

Ketika itu sudah ada lampu hijau untuk segera dibangun SMAN Solo di Laweyan. Tapi setelah Ganjar tidak lagi menjabat Gubernur Jateng, wacana pembangunan sekolah itu tenggelam.

"Ini kebetulan sudah ganti kepala daerah {Gubernur Jateng]. Sebetulnya dulu kami dengan Pak Rudy [FX Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Solo] sudah diskusi dengan Pak Ganjar," ujar dia.

Menurut Janjang, ketika itu SMPN 24 dan SMPN 25 Solo direncanakan digunakan untuk SMAN di Laweyan yang nantinya menjadi SMAN 10 Solo. "Dulu mau di SMPN 24 dan SMPN 25 Solo Badran. Mau jadi SMAN 10 Solo di Laweyan," kata dia.

Opsi menggunakan SMPN 24 dan SMPN 25 Solo untuk SMAN Solo, jelas Janjang, yakni dengan memindahkan terlebih dulu para siswa sekolah tersebut. Setelah itu bangunan sekolahnya dipakai untuk SMAN Solo.

Opsi itu menurutnya cukup rasional dan efisien karena tidak perlu membangun sekolah baru. "Bangunan tinggal rombak sedikit-sedikit. Yang SMP digeser ke daerah yang SMP-nya sedikit siswanya. Bangunan tinggal dirombak sedikit," tutur dia.

Janjang menjelaskan warga Laweyan sangat membutuhkan SMAN untuk anak-anak mereka. Selama ini lulusan SMP dari kecamatan itu kesulitan mendapatkan sekolah negeri di wilayah Solo. Sehingga sebagian dari mereka bersekolah di Pabelan, Kartasura, dan Colomadu, Karanganyar.

Aset Pemerintah

"Permasalahannya di Laweyan belum ada SMA negeri. Harapan kami di Laweyan ini ada SMA negeri. Selama ini ada yang lari [sekolah] ke Pabelan, Sukoharjo, dan Fajar Indah, Colomadu. Seharusnya pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan," harap dia.

Kendati diyakini masih butuh proses panjang, Janjang mengaku akan terus mengupayakan lahirnya SMAN Solo di Laweyan. "Kami akan tetap berusaha. Say hello dulu sama Wali Kota karena SMA kewenangan Pemprov Jateng, dulu kami dengan Pak Ganjar. Tapi beliau tidak memandang warna. Berpikir sederhana ini untuk rakyat mencerdaskan kehidupan bangsa," urai dia.

Dalam catatan Espos, wacana pendirian SMA negeri di Laweyan pernah mencuat pada pertengahan 2023, bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kala itu, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wali Kota Solo bersama Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat Gubernur Jateng berkomitmen membangun SMA negeri di Laweyan.

Sekolah itu direncanakan menggunakan aset pemerintah agar tidak perlu membangun gedung baru. Hanya, saat itu Gibran masih merahasiakan lokasinya.

Berlanjut ke pertengahan 2024, juga bersamaan dengan PPDB, wacana pendirian SMA negeri di Laweyan, Solo, juga mencuat lagi. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) kala itu, Nana Sudjana, memastikan akan ada SMA negeri baru di Kecamatan Laweyan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terkendala syarat minimal luas lahan.

Hal itu disampaikan Nana Sudjana selepas meresmikan SMAN 9 Solo di Jl Kyai Mojo Gang Serang RT 002/RW 002, Mojo, Pasar Kliwon, Kota Solo, Senin (3/6/2024). Nana mengatakan akan ada penambahan SMAN di Kecamatan Laweyan dalam waktu dekat.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng masih menunggu hibah lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Perlu diketahui, kewenangan pengadaan SMA baru menjadi kewenangan Pemprov Jateng, sedangkan ketersedian lahan menjadi kewenangan Pemkot Solo. 

Syarat Luas Lahan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, kala itu juga mengatakan Pemkot Solo sedang merencanakan lahan di Laweyan yang bisa digunakan untuk SMA negeri baru. Lahan itu bakal dihibahkan ke Pemprov Jateng untuk dibangun SMA negeri.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menyebut ada kendala terkait pengadaan lahan untuk SMA negeri baru di Laweyan. Kendala itu terkait syarat luas lahan minimal yang diminta Pemprov Jateng untuk membangun SMA negeri baru. Dian mengatakan syarat minimalnya adalah 7.000 meter persegi.

Disdik sudah mempertimbangkan untuk memindah salah satu dari SMPN 24 Solo dan SMPN 25 Solo yang lokasinya bersebelahan di Jl Dr Moewardi No 36, Penumping, Laweyan, Kota Solo. 

Lalu salah satu dari gedung SMPN itu bisa digunakan untuk tempat SMA negeri baru di Laweyan. Namun, luas lahannya ternyata tidak memenuhi syarat dari Pemprov Jateng.

Dian mengusulkan perlu adanya penurunan standardisasi luas lahan minimal untuk membangun SMA negeri baru. Menurutnya jika syarat luas lahan harus minimal 7.000 meter persegi, maka akan sulit disediakan.

“Teman-teman di [Pemerintah] Provinsi menurunkan standar masalah luas lahan. Kalau luas lahan [7.000 meter persegi] diberlakukan di Kota Solo tidak ada. Tapi kalau bisa diskresi, itu mungkin bisa,” kata dia pada pertengahan 2024 lalu.

Belum bisa dipastikan kapan SMA negeri di Laweyan bisa direalisasikan. Namun dia memastikan hal itu segera bisa direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan jenjang SMA di Kota Solo.