Esposin, KLATEN – Pemprov Jateng serta Pemkab Klaten menggelar pembahasan terkait nasib Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK Klaten). Opsi-opsi penyelamatan hak nasabah sudah disiapkan.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten, Tomisila Adhitama, mengungkapkan sudah ada koordinasi antara pemegang saham dalam hal ini Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten serta direksi terkait PD BKK Klaten. 

“Intinya insyaallah ada solusi terbaik buat masyarakat. Kemarin sudah dibicarakan terkait dengan opsi-opsi dan alhamdulillah sudah ada kesimpulan terkait dengan opsi tersebut. Hanya saja nanti tinggal mengkomunikasikan dengan lembaga yang nanti akan diajak ataupun ditugasi terkait dengan penyelesaian BKK Klaten maupun Pringsurat [Kabupaten Temanggung],” jelas Tomisila saat ditemui di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Sabtu (28/6/2025).

Soal opsi yang disiapkan, Tomisila belum membeberkan. “Iya, nanti insyaallah [hak-hak nasabah] terakomodasi. Kurang lebihnya nanti ada penugasan dari lembaga bawah naungan Pemprov Jateng,” ungkap Tomisila.

Tomisila juga mengungkapkan bakal ada audit terkait kondisi PD BKK Klaten. Tujuan audit untuk mengetahui aset yang ada di PD BKK Klaten.

Disinggung jumlah nasabah, Tomisila mengungkapkan ada sekitar 6.000 orang. Mayoritas berasal dari Klaten. “Kami harap nasabah tetap tenang karena dalam hal ini pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten insyaallah bertanggung jawab untuk mencari solusi yang terbaik,” urai dia.

Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Benny Indra Ardhianto, mengungkapkan sudah ada rapat antar pemegang saham serta direksi menyikapi kondisi PD BKK Klaten. Dia menjelaskan saham mayoritas PD BKK Klaten dimiliki Pemprov Jateng sekitar 64 persen dan Pemkab Klaten sekitar 36 persen.

Benny mengungkapkan bakal ada audit terhadap PD BKK Kalten. Dia juga memastikan sudah ada opsi-opsi untuk mengakomodasi kepentingan nasabah. 

“Sudah ada skenario solusi. Kami menunggu audit dan komunikasi dengan provinsi. Kami prioritas ke nasabah karena rata-rata nasabahnya dari Kabupaten Klaten,” kata Benny.

Diberitakan sebelumnya, PD BKK Klaten berhenti beroperasi untuk sementara waktu lantaran mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Penutupan operasional sementara waktu itu berlangsung sejak Kamis (19/6/2025) hingga waktu yang belum ditentukan.

Kesulitan keuangan itu sudah dialami PD BKK Klaten sejak lama. Salah satu permasalahan di lembaga keuangan itu yakni besarnya nilai kredit macet.