Espos.id, JAKARTA — Pemerintah perlu melakukan lebih banyak kerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan kinerja ekspor ke depan. Selain itu iklim investasi juga terus perlu ditingkatkan demi menarik relokasi industri manufaktur.

Hal ini disarankan ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Rabu (25/6/2025). Dia mengatakan dalam kerangka peningkatan kerja sama, pemerintah perlu segera meratifikasi perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

Wijayanto kepada bisnis.com menyebut pemerintah juga harus mampu mengundang relokasi industri manufaktur dari luar negeri yang berorientasi ekspor. Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi. “Pemerintah juga perlu bekerja ekstra keras untuk menampung relokasi industri manufaktur dari negara lain, khususnya China, terutama yang berorientasi ekspor. Konsekuensinya, iklim investasi perlu diperbaiki,” ujarnya.

Dalam kesempatan lain  Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor perdagangan Indonesia tak akan terganggu di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.  Optimisme itu sejalan dengan adanya perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan beberapa negara, mulai dari IEU—CEPA hingga Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Area (I—EAEU FTA). 

"Kita optimistis saja ya, karena misalnya perjanjian dagang kita dengan IEU-CEPA, dengan I-EAEU juga sudah oke, walaupun belum bisa diimplementasikan itu kan sebenarnya tanda-tanda semakin dekat kan hubungan dagangnya. Jadi itu kan sebenarnya secara psikologis itu sudah membantu peningkatan ekspor,” kata Budi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, seusai melakukan pelepasan Tim Jelajah Ekspor 2025, Rabu. 

Budi mengungkap data Mei sementara menunjukkan ekspor perdagangan Indonesia yang mengalami kenaikan dibandingkan April 2025. “Data ekspor kita sampai April naik 6,65% [Januari—April 2025]. Terus ini data sementara yang Mei, karena kalau kemarin kan April turun dibanding Maret [secara bulanan]. Nah sekarang sudah naik lagi yang Mei [sementara] dibanding April. Berarti sementara nggak ada pengaruh,” ujarnya.

Untuk itu, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada sektor maupun komoditas yang terdampak imbas konflik Iran—Israel. Budi memperkirakan surplus neraca perdagangan akan tetap tumbuh dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera selesai. “Sampai sekarang terbukti masih naik [surplus], ya harapan kita sih nggak ada masalah, ya mudah-mudahan konfliknya juga selesai, cepat selesai,” pungkasnya. 

Dijumpai terpisah, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan, peningkatan ekspor turut menjadi kunci untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok sebesar 8%. "Kami menargetkan di Kementerian Perdagangan pertumbuhan dari ekspor itu sebesar 7 persen, selama 5 tahun ini akan kita targetkan meningkat secara bertahap sampai mencapai sekitar 9 persen di 2029," kata Puntodewi dalam pembukaan Program Inkubasi UMKM BCA Go Export di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Ia menjelaskan, saat ini kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru mencapai sekitar 20%. Untuk mendongkrak angka tersebut, Kemendag mendorong perluasan pasar ekspor sekaligus meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan luar negeri.

Kendati UMKM dinilai sebagai tulang punggung perekonomian nasional, Puntodewi menilai pengembangan ekspor di sektor ini masih tergolong kurang. “Nilainya masih di bawah 15% atau mungkin di bawah 10%,” ujarnya. Menurut dia, peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor tidak hanya akan mendongkrak kinerja dagang nasional, tetapi juga berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kemendag telah merancang tiga program besar untuk mendorong ekspor, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan kemampuan UMKM untuk melakukan ekspor. Puntodewi menuturkan, saat ini salah satu fokus utama Kemendag adalah perluasan pasar ekspor melalui pembukaan akses ke pasar global lewat perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA).

Saat ini, Indonesia sudah memiliki 19 perjanjian perdagangan yang mencakup 30 negara, termasuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa alias IEU-CEPA yang baru dirampungkan dengan Uni Eropa setelah sembilan tahun negosiasi. Dengan adanya perjanjian dagang, pasar di negara-negara tersebut terbuka dan Indonesia dapat bersaing karena mendapat penurunan bea masuk atau pungutan pajak, bahkan sampai 0%.

Lebih lanjut, Puntodewi menambahkan bawa produk-produk Indonesia berpeluang besar untuk masuk ke negara-negara yang sudah memiliki perjanjian dagang.  Kemendag siap membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memanfaatkan peluang tersebut.

"Fokusnya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada saat ini bisa kita maksimalkan. Bagaimana supaya produk-produk kita juga bisa masuk sebanyak mungkin ke negara-negara yang sudah punya FTA," imbuhnya.

 

 

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Indonesia Butuh Lebih Banyak Kerja Sama dan Relokasi Industri untuk Pacu Ekspor", Klik selengkapnya di sini: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250625/12/1888152/indonesia-butuh-lebih-banyak-kerja-sama-dan-relokasi-industri-untuk-pacu-ekspor.
Penulis : Rika Anggraeni - Bisnis.com

Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:
Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS
iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS