Esposin, SURABAYA -- Raja Ampat, kawasan konservasi laut yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas pertambangan nikel. Kawasan yang selama ini menjadi ikon ekowisata Indonesia itu dikhawatirkan mengalami kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya mineral, menyusul terbitnya izin tambang di wilayah tersebut.

Pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo Ph D, menilai bahwa Raja Ampat memiliki peran penting dalam rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Tambang nikel di wilayah ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, termasuk pendapatan daerah hingga Rp2 triliun per tahun dan penyerapan tenaga kerja lokal sekitar 5.000 orang. Namun, nilai strategis ini tidak terlepas dari konsekuensi.

“Aktivitas pertambangan memang mendorong ekonomi lokal, tetapi jika dilakukan tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, dampaknya akan serius,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Kerusakan Ekosistem Laut

Eksploitasi tambang di wilayah dengan ekosistem laut yang rapuh menimbulkan kekhawatiran. Keindahan bawah laut Raja Ampat yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara terancam oleh pencemaran dan kerusakan habitat.

Kerusakan lingkungan dapat menurunkan populasi ikan pelagis dan biota laut lain yang selama ini menjadi tumpuan hidup nelayan lokal. Jika terus berlangsung, degradasi ini akan berdampak pada sektor perikanan, pariwisata, bahkan ekonomi jangka panjang masyarakat sekitar.

Risiko Reputasi Negara

Selain dampak langsung terhadap lingkungan, aktivitas tambang juga dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Isu lingkungan dan sosial menjadi pertimbangan penting dalam kerja sama internasional, termasuk perjanjian dagang dan investasi.

“Kontroversi lingkungan bisa membuat investor ragu dan merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan,” jelas Prof Rossanto. Ketidaksinkronan antar lembaga pemerintah dalam mengelola izin tambang juga dinilai dapat memperburuk kepercayaan investor.

Keseimbangan Pembangunan

Pakar ekonomi itu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi yang seimbang antara eksploitasi dan keberlanjutan. Proses hilirisasi, jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan nilai ekspor dan mendorong transfer teknologi. Namun, ia mengingatkan agar dampak lingkungan tetap menjadi perhatian utama.

“Kalau lingkungan rusak, wisatawan hilang, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan generasi mendatang hanya mewarisi kerugian,” tuturnya. (NA)