Esposin, SOLO -- Pengamat keuangan daerah dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Waluyo, menyebut target Wali Kota Solo Respati Ardi untuk mewujudkan kemandirian fiskal dengan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai Rp1 triliun atau 50% dari APBD masih rasional. Artinya target memungkinkan untuk dicapai.

Untuk itu, Pemkot Solo perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Dalam hal ini, komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD dan kontribusi BUMD menjadi kunci utamanya.

Waluyo menjelaskan kemandirian daerah dalam sistem otonomi daerah diukur dari tingginya kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Berdasarkan data APBD murni 2025, dia menyebut PAD Kota Solo hanya berkontribusi 42 sekian persen dari total pendapatan daerah sekitar Rp2,212 triliun.

“PAD Solo itu di APBD murni 2025 sebelum perubahan sekitar Rp930,883 miliar sedangkan dana transfer pusatnya Rp1,281 triliun. Nah pendapatan daerah Kota Solo hanya situ saja karena pendapatan lain-lain yang sah belum berkontribusi. Artinya target Wali Kota untuk PAD Rp1 triliun atau PAD bisa berkontribusi setidaknya 50 persen [ke APBD] itu masih rasional,” kata dia saat diwawancarai Espos, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut Pemkot Solo perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan potensi, rasionalitas, dan dasar hukum. Salah satu potensi yang bisa digarap Pemkot Solo adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT.

“Kota Solo ini potensinya kuat di bidang perdagangan dan pariwisata-kebudayaan sehingga PBJT dari perhotelan, perdagangan hingga hiburan harusnya bisa dimaksimalkan. Sejauh yang saya ketahui kontribusi pajak terbesar Kota Solo masih berasal dari PBB dan BPHTB,” ungkap dosen Fakultas Hukum UNS tersebut.

Berikutnya, Pemkot Solo perlu mengoptimalkan aset-aset yang tidak digunakan tapi ada nilai manfaatnya dengan menggandeng pihak ketiga. Harapannya aset-aset yang nol kontribusi itu bisa memberikan tambahan pada PAD.

Lalu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh BUMD harus punya kontribusi yang maksimal. Bagaimanapun keberadaan BUMD ditujukan untuk menjadi sumber pendapatan lain melalui pengelolaan kekayaan daerah.

Meski Kota Solo masih belum sepenuhnya mandiri fiskal, Waluyo mengatakan secara struktur APBD masih relatif baik. Pasalnya jumlah alokasi belanja pegawai Kota Solo sudah 37 sekian persen artinya mendekati 30 persen.

Mengurangi Ketergantungan

“Beberapa daerah di Soloraya itu bahkan belanja pegawainya di APBD masih di atas 40 bahkan mendekati 50 persen. Sedangkan di Solo sudah 37 persen, sehingga ini menjadi tolok ukur bagus. Sebab pada 2027, daerah-daerah harus menekan belanja pegawai di 30 persen dari APBD. Untuk itu caranya ya naikkanlah PAD-nya, maka prosentasenya [belanja pegawai] akan turun,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan keinginan agar Solo bisa mandiri secara fiskal dan meminta OPD untuk berkolaborasi merealisasikan PAD Rp1 triliun. Respati mengatakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk realisasi PAD Rp1 triliun mulai dari sosialisasi, kajian, hingga pendataan ulang potensi Kota Solo. 

"Kota Solo harus bergerak dengan swasta, swasta harus digandeng. Harus lebih dilibatkan dalam pembangunan baik kelompok masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan asosiasi pengusaha. Harus sejalan, seirama dalam pembangunan kota,” kata dia Selasa (17/6/2025) pagi.

Merujuk data dari laman djpk.kemenkeu.go.id yang dikutip Espos, Senin (26/6/2025), pada 2025 Kota Solo menargetkan PAD Rp930,88 miliar. Akan tetapi per 22 Juni baru terealisasi Rp249,98 miliar atau baru tercapai 26,85 persen.

Terpisah, Wakil Komisi II DPR Aria Bima saat berkunjung dan bertemu Respati di Balai Kota Solo, Selasa (10/6/2025), menjelaskan Pemkot perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD Solo serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.  

Aria mencontohkan pajak hiburan malam atau pajak restoran bisa dimaksimalkan. Pajak perhotelan tidak dinaikkan tetapi dimaksimalkan. Menurut dia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit di Kota Solo sudah mandiri.

Sedangkan BUMD kadang masih menjadi beban Pemkot Solo dengan memberikan penyertaan modal. “Penyertaan modal daerah terus-menerus malah bikin pengeluaran ya. Enggak perlu. Kecuali mungkin air minum saja. Karena itu sangat strategis untuk pelayanan,” jelasnya.