Sentimen
Undefined (0%)
16 Jun 2025 : 21.34
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Solo

Partai Terkait

DPRD Solo Soroti Pengelolaan PAD, Tekankan Pentingnya Pengawasan & Digitalisasi

16 Jun 2025 : 21.34 Views 16

Espos.id Espos.id Jenis Media: Solopos

DPRD Solo Soroti Pengelolaan PAD, Tekankan Pentingnya Pengawasan &  Digitalisasi

Esposin, SOLO -- Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal, menyoroti pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Solo. Menurut dia, potensi PAD Solo harus dioptimalkan termasuk dengan pengawasan yang ketat dan digitalisasi.

"Di dalam instrumen PAD itu kan ada banyak, ada retribusi, ada pajak. Yang pasti harus optimal pengawasannya, juga harus ada evaluasi bentuk dari controlling PAD sendiri," ujar dia kepada Espos, Senin (16/6/2025).

Menurut Bilal, sudah saatnya Pemkot Solo mengoptimalkan teknologi dalam pemungutan PAD. "Jadi semacam digitalisasi, pakai e-retribusi. Kita perlahan melangkah maju tinggalkan konvensional dengan sobekan kertas," urai dia.

Bilal menilai pengawasan sistem retribusi dengan kertas yang disobek tergolong lemah. "Banyak temuan, banyak aduan dari masyarakat, kadang kertasnya enggak dikasih. Kedua, kadang yang dibayarkan lebih besar dari yang tertera di kertas retribusi," ungkap dia.

Dengan retribusi sistem digital, Bilal meyakini pengawasannya akan lebih baik dan fair. "Bila nanti mulai digitalisasi, pakai barcode, pakai QRIS, saya rasa pengawasannya lebih enak dan sportif. Kita perkecil ruang-ruang fraud dengan digitalisasi," tutur dia.

Disinggung objek-objek pajak baru untuk mendongrak PAD Solo, Bilal meminta Bappenda proaktif menarik pajak tempat-tempat hiburan baru. "Tempat-tempat hiburan baru, Bappenda harus proaktif ya, terus penagihan juga harus agak kencang, jangan diberi ruang ruang toleransi," urai dia.

Dia mencontohkan kalau objek pajaknya sudah diketahui nominalnya berapa harus dibayar sesuai angka tersebut. "Lalu banyak UMKM yang belum terkoordinasi, belum tertata, bisa dijadikan potensi PAD baru dengan disahkan titik-titik di setiap kelurahan," ujarnya.

Bilal mencontohkan sentra kuliner Mpok Sinah Klamben di Mangkubumen. "Yang sudah berjalan kan di Pendapa Mangkubumen, lalu di Gatsu juga harus bayar. Saya banyak dengar perlu divalidasi, sepertinya belum ada setoran yang dari Gatsu. Padahal ini sangat potensial. Asal semua harus dilindungi dalam ruang-ruang regulasi," tambah politikus PSI itu.

Sentimen: neutral (0%)