TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus menggencarkan penindakan truk dengan muatan melebihi batas atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Penindakan ini diharapkan bisa menyasar ke seluruh lini baik pemilik hingga pengguna.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pertanggungjawaban penindakan truk ODOL ini tidak berhenti sampai sopir saja. Dia ingin pemilik bahkan pengguna bisa mendapatkan tanggungjawab yang sama.

"Pelaku usaha tidak hanya pemilik, tapi juga pengemudi, pemilik dan juga penggunanya. Tidak bisa kemudian mereka akan melepas tangan seolah-olah semuanya hanya kepada pengemudi saja," kata Menhub Dudy kepada wartawan di Resto Aroem, ditulis Jumat (9/5/2025).

Menurut Menhub Dudy, kasus truk ODOL ini sudah banyak menelan korban jiwa. Sehingga hal ini sudah harus dilakukan tindak tegas sebagai efek jera kepada pemilik maupun pengguna.

Dia bahkan menduga para pengemudi truk-truk ODOL dalam keadaan terpaksa membawa barang melebihi kapasitas, karena tidak ada pilihan lain.

"Kadang-kadang pengemudi tahu tapi kadang-kadang juga pengemudi karena tidak ada pilihan. Kita juga tahu bahwa pengemudi mungkin penghasilannya seadanya akhirnya tidak punya pilihan. Sehingga mau tidak mau akan membawa pemuatan yang sebenarnya lebih dari kapasitas," papar dia.

Menhub Dudy mengaku, upaya ini akan disampaikan pada aparat penegak hukum agar penindakan pidana tidak berhenti di sopir truk.

"Ini yang kami ingin dorong kepada kepada aparat penegak hukum supaya, dan itu misalnya sudah bisa ditanyakan di Kakorlantas, itu juga akan dicoba untuk membuat pidana ini tidak berhenti di satu pengemudi saja."

"Jadi harus ke semua supaya memberikan efek jera. Kasihan para pengemudinya," tegas Menhub Dudi.

Untuk diketahui, Provinsi Jawa Barat dan Riau akan menjadi proyek percontohan penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL) alias truk bermuatan lebih di Indonesia.

"Kami kemarin kan ketemu, pertama kami ketemu dengan Gubernur Jawa Barat, dia menawarkan untuk Jawa Barat dijadikan sebagai pilot project untuk penanganan ODOL," kata Dudy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dari pertemuan itu didapat informasi bahwa Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat kecelakaan tertinggi akibat truk ODOL. Sementara di Riau, tingkat kecelakaan juga tinggi karena jalanan rusak akibat kerap dilintasi truk ODOL.

"Kalau Jawa Barat ya, tapi kalau Riau bukan kecelakaan, tapi kerusakan jalan khususnya. Jadi itu sebabnya kedua provinsi itu menawarkan secara sukarela untuk dijadikan tempat sebagai pilot project," ucapnya.

"Kami kemarin ketemu dengan pemerintah daerah provinsi Riau, Gubernur dan para bupatinya. Mereka juga berkomitmen agar ODOL segera dapat diselesaikan dan mereka berhasil menjadi pilot project untuk tempat penanganan ODOL," pungkasnya.