TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecelakaan yang melibatkan truk maupun bus hingga menelan belasan korban jiwa terjadi di Padang Panjang Sumatera Barat dan Purworejo Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) kemarin.

Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut tidak berulang dikemudian hari.

Kedua truk yang terlibat kecelakaan maut itu, diketahui tidak memiliki izin operasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pemerintah tengah melakukan penataan terhadap truk-truk utamanya truk dengan muatan melebihi kapasitas yang diizinkan oleh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (Over Dimension Over Load/ODOL).

"Nah yang ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Presiden juga sangat-sangat concern ya terhadap masalah kecelakaan khususnya terkait dengan truk," kata Menhub Dudy dalam acara Media Gathering di Resto Aroem, dikutip Jumat (9/5/2025).

Menhub Dudy mengaku prihatin atas kejadian laka maut yang terjadi dua kali dalam satu waktu itu. Laka maut Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) menelan korban jiwa 12 orang. Sementara truk yang menabrak angkutan umum di Purworejo 11 orang meninggal dunia.

BUS ALS TERBALIK - Proses evakuasi korban Kecelakaan Maut Bus ALS di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat masih berlangsung hingga Selasa (6/5/2025) siang pukul 11.29 WIB. Tim gabungan tersebut mengevakuasi korban yang berada di dalam bus. Keluarga korban kecelakaan bus ALS jurusan Medan-Bekasi di Padang Panjang mulai berdatangan ke RSUD untuk jemput jenazah. (TribunPadang.com/Muhammad Iqbal)

"Saya prihatin bahwa kecelakaan yang memakan korban jiwa cukup banyak itu masih terjadi dan yang kemarin itu terkait dengan truk, ini maksudnya saya nafasnya mau habis kalau bicara truk lagi," tutur Menhub Dudy.

Untuk itu, Kemenhub mengimbau kepada pengguna jasa maupun pelaku usaha logistik untuk memastikan kembali angkutan barang tidak melebihi batas kapasitas. Sebab, sudah terlalu banyak truk ODOL ini menelan korban jiwa.

"Jadi kami enggak bisa selalu mengatasnamakan nilai-nilai numbers ya. Kalau usaha selalu bilang untung dan segala macam, enggak bisa lagi. Saya berpikir ini sudah enggak bisa ditawar lagi, melihat korban yang berjatuhan karena ODOL ini," ucap dia.

"Jadi ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman bahwa langkah pemerintah di depannya akan lebih akan lebih tegas lagi untuk melakukan pengaturan terhadap ODOL," imbuhnya menegaskan.