Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menekankan bahwa kendaraan berlebih muatan alias Over Dimension Over Load (ODOL) telah membuat masyarakat dan negara rugi besar.

Oleh karenanya, AHY mendorong penerapan Zero ODOL secara lebih serius dalam waktu dekat. Pasalnya, negara telah rugi hingga lebih dari Rp 40 triliun lebih per tahun. Demi memperbaiki jalan yang rusak akibat truk obesitas.

"Oleh karenanya perlu diperhatikan, ternyata ada konsekuensi finansial yang mencapai Rp 43,4 triliun per tahun," ujar AHY dalam rapat kerja terkait penanganan truk ODOL di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Di sisi lain, ia tidak memungkiri adanya kepentingan ekonomi dari pihak pelaku usaha. Lantaran pemakaian truk ODOL membuat ongkos distribusi barang bisa lebih murah.

"Tentu ini harus diperhatikan. Dengan demikian, harga barang bisa lebih kompetitif supaya bisa diserap pasar, dan konsumen lebih diuntungkan," kata dia.

Kendati begitu, ia belum mau mempercayai sepenuhnya pernyataan dari pelaku usaha, bahwa harga sejumlah barang pokok bisa naik dua kali lipat jika tidak memakai kendaraan yang tergolong ODOL. Sebagai imbas dari terjadinya peningkatan biaya distribusi logistik.

"Ada argumentasi, tanpa menggunakan angkutan ODOL bisa tingkatkan biaya angkut barang hingga dua kali lipat. Ini harus diuji," dia menegaskan.

Adapun mengutip catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 2020, kebijakan Zero ODOL berpotensi memberikan menaikan harga 8 komoditas pokok pangan. Mulai dari harga beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.