TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Tholos Foundation menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat ke-122 dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional atau International Trade Barriers Index 2025.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut belum transparan mengenai data dan metodologi penelitiannya.

"Ini mirip sekali lembaga survei abal-abal, yang publish hasil surveinya menjelang pemilu, pilpres, atau pilkada. Seharusnya, lembaga tersebut mem-publish data, sumber data dan metodologi yang digunakan untuk pemeringkatannya. Kalau berdasarkan WTO, NTB dan NTB Indonesia lebih kecil dibanding dengan negara lain, terutama negara maju dan negara tetangga di ASEAN," ungkap Febri dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

Febri mengakui, ada beberapa pihak yang ingin Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju, terutama dalam membangun perekonomiannya.

Padahal, Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, seperti ketersediaan sumber daya alam, peluang di pasar domestik dan adanya bonus demografi.

"Modal ini yang perlu kita optimalkan, termasuk dalam upaya kita mengembangkan industri nasional sebagai salah satu sektor penopang utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara halal bihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Presiden menyatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini kerap menjadi sasaran gangguan dari pihak asing.

Dimana potensi besar itu antara lain nikel, bauksit dan kelapa sawit yang merupakan sumber kekuatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.

Kelapa sawit misalnya, kini menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara, seperti Mesir, Pakistan, India dan Eropa.

Presiden juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing.

"Terkait hal ini, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini juga termasuk dalam konteks membangun industri yang mandiri dan berdaya saing," terang Febri.

Bukti nyata komitmen dan keberpihakan pemerintah saat ini kepada industri dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Kami dan para pelaku industri dalam negeri sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Perpres No 46 Tahun 2025 dan menerbitkannya. Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri di tengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD," ujar Febri.