TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya belum juga mendapat kesempatan untuk memaparkan desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Diana, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu agar bisa memaparkannya secara langsung.

Namun, hingga kini, kesempatan tersebut belum juga didapatkan karena terbentu jadwal orang nomor satu di RI itu.

"Kami sudah siap cuman presidennya yang waktunya ya... Kami masih menunggu waktu beliau," kata Diana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Karena belum mendapat respons meskipun sudah berkali-kali bersurat, Diana berencana menyampaikan pengingat melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya kan kami sudah bersurat. Masa bersurat terus kan enggak enak. Kami nanti mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (AHY) atau seperti apa," ujar Diana yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

Sebelumnya, Diana mengungkap desain ulang ini telah rampung. Prabowo meminta desain dirombak karena atap gedung paripurna yang dianggap terlalu mewah.

"Ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy (mewah), tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus," kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

Selain masalah atap, Diana juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan agar desain interior gedung memiliki sentuhan Indonesia.

Ia menjelaskan, telah disiapkan beberapa alternatif yang kokoh, elegan, dan modern, yang tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

Kemudian, Prabowo meminta agar di lobinya ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan perjalanan demokrasi di Indonesia.

"Ini sudah kami inikan (desain ulang, red) semuanya untuk legislatif dan yudikatif. Saat ini kami masih menunggu acc (persetujuan) lagi dari beliau (Prabowo)," ujar Diana.

Diana pun mengatakan telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar bisa melakukan audiensi dengan Prabowo.

Apabila desain telah disetujui oleh Prabowo, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan segera melanjutkan proses lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ini.

Menko AHY juga sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo meminta agar gedung sidang paripurna di kawasan legislatif bisa direvisi.

"Kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

"Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya," sambung AHY.

"Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” jelasnya.