Banyak Temuan Pungli Saat Pemasangan Pipa PAM Jaya, DPRD DKI Desak Tindak Tegas Penulis JAKARTA, KOMPAS.com -  Praktik pungutan liar ( pungli ) dalam proses pemasangan baru pipa PAM Jaya kembali mencuat dan menuai sorotan tajam dari DPRD DKI Jakarta. Komisi C DPRD DKI mendesak agar tindakan tegas segera dilakukan terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan kutipan tidak resmi kepada warga. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menyatakan, bahwa keresahan masyarakat terkait praktik pungli ini telah menjadi perhatian serius para wakil rakyat. Dalam rapat yang digelar pada Rabu, (6/5/2025), Suhud mengungkap, bahwa beberapa anggota dewan menerima aduan dari berbagai wilayah DKI mengenai adanya permintaan biaya tambahan dari petugas lapangan PAM Jaya. "Tadi juga sudah disampaikan oleh sejumlah anggota dewan terkait masih adanya oknum dari PAM Jaya yang melakukan kutipan tidak resmi," ujar Suhud, dikutip dari Antara. "Ini harus menjadi perhatian agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat," tambahnya. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim. Ia menerima sejumlah aduan dari warga yang mengaku diminta membayar biaya sambungan, meski seharusnya layanan tersebut digratiskan. Petugas berdalih, bahwa sambungan air yang lebih dari 150 meter dari sumber air dikenakan biaya tambahan. Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin menegaskan, bahwa tidak ada biaya dalam program penyambungan pipa baru, terutama bagi masyarakat dalam kategori kelompok K1 (sosial) dan K2 (rumah tangga). "Kalau K1 dan K2 dipastikan gratis, tidak ada biaya lainnya," kata Arief. Arif juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi praktik pungli di lingkungan PAM Jaya. "Siapa saja yang terbukti melakukan praktik pungli akan dipecat dengan tidak hormat," tegas Arif. PAM Jaya saat ini tengah menjalankan program penyambungan air bersih secara gratis bagi warga di wilayah DKI Jakarta yang belum terjangkau layanan air perpipaan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan akses air bersih, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya laporan pungli ini, Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta pengawasan internal di tubuh PAM Jaya diperketat, serta transparansi dalam proses pemasangan sambungan baru ditingkatkan. Mereka berharap, tindakan tegas terhadap oknum nakal bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat ibu kota. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.