TRIBUNNEWS.COM - Laporan terbaru mengungkap bahwa Inggris diam-diam mengekspor peralatan militer ke Israel meski pemerintah telah menangguhkan sebagian lisensi ekspor pada September 2024.

Isu ini diungkap oleh Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International, dan Workers for a Free Palestine.

Dalam laporannya resmi disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris terus mengekspor peralatan militer ke Israel meskipun pemerintah menghentikan kegiatannya.

Melansir dari Al Jazeera, setidaknya ada lebih 8.630 amunisi telah dikirim ke Israel sejak penangguhan diberlakukan.

Amunisi tersebut termasuk diantaranya ada bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa.

“Meskipun Menteri Luar Negeri David Lammy, Sekretaris Perdagangan Jonathan Reynolds MP, dan Menteri lainnya berulang kali mengakhiri pasokan langsung suku cadang jet tempur F-35,  namun bukti menunjukkan bahwa mereka terus mengirim langsung komponen jet ke Israel setelah September 2024,” ujar laporan Gerakan Pemuda Palestina.

“Pemerintah dikelabui, pengiriman amunisi ini masih berlangsung hingga saat ini” tambahnya.

Menlu Inggris Dituding Tipu Publik

Merespon munculnya laporan ini sejumlah pejabat tinggi menyimpulkan bahwa Menteri Luar Negeri David Lammy telah “menyesatkan” Parlemen dan publik tentang ekspor senjata ke Israel.

Adalah  Menteri Keuangan bayangan dari Partai Buruh John McDonnell, salah satu petinggi Inggris yang mengecam tindakan ini.

Dalam keterangan resminya McDonnell mengatakan pemerintah harus melakukan banyak "penjelasan" dalam menanggapi laporan tersebut.

"Jika Parlemen telah disesatkan oleh Menteri Luar Negeri atau menteri mana pun, itu adalah masalah pengunduran diri dan yang lebih penting lagi, hal itu berpotensi menimbulkan tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang. Pemerintah telah merahasiakan pasokan senjatanya ke Israel," kata McDonnell.

Kecaman serupa juga dilontarkan Mantan pemimpin Partai Buruh dan anggota parlemen independen, Jeremy Corbyn.

Ia mendesak pemerintah untuk segera menanggapi seruan penyelidikan publik mengenai peran Inggris dalam serangan militer Israel.

"Kapan pemerintah Inggris akan berterus terang tentang realitas kerja sama militer dengan Israel?,” kata Corbyn.

“Publik berhak mengetahui skala penuh keterlibatan Inggris dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kami tidak akan ke mana-mana sampai kami membuktikan kebenarannya," tambahnya.

Inggris Tangguhkan Puluhan Lisensi Ekspor Senjata Israel

Menurut data dari Campaign Against Arms Trade (CAAT), antara Mei 2015 dan Agustus 2022, Inggris mengeluarkan lisensi ekspor senjata senilai lebih dari 442 juta euro ke Israel.

Lisensi tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk teknologi militer, pesawat, helikopter, drone, granat, bom, misil, serta kendaraan lapis baja.

Namun pada September tahun lalu pemerintah Inggris memutuskan untuk menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata negaranya ke Israel.

Langkah penangguhan ini diambil karena ada kekhawatiran bahwa senjata-senjata tersebut bisa digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok pejuang Hamas di Jalur Gaza.

“Keputusan pemerintah untuk menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel adalah langkah yang terlambat, tetapi tetap disambut baik karena akhirnya menanggapi bukti kejahatan perang Israel di Gaza,” kata Koordinator Riset untuk Campaign Against Arms Trade, Sam Perlo-Freeman.

Penangguhan ini merupakan sinyal bahwa Inggris ingin menunjukkan perhatian terhadap hukum internasional, tetapi belum sepenuhnya menghentikan dukungan militernya ke Israel.

Sejumlah analis menilai Israel adalah sekutu penting Inggris di Timur Tengah, oleh karenanya Inggris tidak bisa sepenuhnya menghentikan dukungannya ke Israel.

(Tribunnews.com / Namira)