Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2012–2021.

Dalam perkara ini, kerugian negara diperkirakan mencapai puluhan juta dolar AS akibat proyek tak melalui mekanisme pengadaan resmi hingga berujung pada putusan arbitrase internasional.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, ketiga tersangka yaitu Laksamana Muda TNI (Purn) L yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pertahanan. Berikutnya, ATVDH selaku pihak perantara dan GK, CEO perusahaan asal Hungaria, Navayo International AG.

"Penyidik pada Jampidmil telah menetapkan tersangka yaitu Laksamana Muda TNI (Purn) L, ATVDH dan GK," kata Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Harli menjelaskan, kasus ini berawal dari kontrak antara Kemhan dengan Navayo International AG pada 1 Juli 2016 senilai 34,1 juta dolar AS kemudian direvisi menjadi 29,9 juta dolar AS. Namun, penunjukan perusahaan tersebut diduga dilakukan tanpa mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sah.

"Bahwa penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ke-3 tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa di mana Navayo International AG juga merupakan rekomendasi dari ATVDH," ujar dia.

Dalam pelaksanaannya, Navayo mengirimkan sejumlah peralatan termasuk 550 unit telepon genggam yang diklaim sebagai bagian dari sistem komunikasi satelit.

Namun, hasil investigasi menunjukkan perangkat tersebut tidak mengandung chip keamanan inti dan tak pernah diuji pada satelit Artemis yang ditempatkan di slot orbit 123 BT.