TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif memberikan izin kepada pasukan militernya untuk melakukan serangan balasan ke India.

Izin ini diungkap Shehbaz setelah menggelar pertemuan darurat dengan Komite Keamanan Nasional Pakistan, Rabu (7/5/2025).

Dalam keterangan resminya, ia mengatakan bahwa Komite Keamanan Nasional setuju memberikan wewenang kepada Angkatan Bersenjata Pakistan untuk melakukan tindakan yang sesuai sebagai respons terhadap agresi tersebut.

"Angkatan Bersenjata Pakistan telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang sesuai terkait ini," kata Sharif, seperti dikutip The Times.

Sharif berdalih tindakannya diambil sebagai respons atas "Operasi Sindoor” militer India hingga mengenai area sipil dan menyebabkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.

Meski prajurit angkatan udara India Vyomika Singh, mengklaim bahwa operasinya hanya menargetkan "sembilan kamp teroris" di Pakistan.

Namun menurut otoritas Pakistan, serangan itu menewaskan delapan orang, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 35 orang.

Alasan ini yang kemudian membuat Pakistan murka, hingga PM Sharif memberikan izin membalas serangan India sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal ini menegaskan hak negara-negara anggota PBB untuk menggunakan kekuatan untuk membela diri jika diserang.

Termasuk memungkinkan Pakistan untuk merespons agresi dengan cara yang dianggap tepat apabila diserang oleh India.

“Penargetan warga sipil yang disengaja, termasuk wanita dan anak-anak yang tidak bersalah, oleh militer India merupakan kejahatan keji dan memalukan yang melanggar semua norma perilaku manusia dan ketentuan hukum internasional.” tegas Sharif.

Pakistan Tembak Jatuh 5 Jet India

Sebelumnya Sharif memberikan izin untuk melakukan serangan balasan, pada hari yang sama militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh sedikitnya lima pesawat militer India.

Termasuk diantaranya tiga Rafale, satu Su-30MKI, dan satu MiG-29.

Selain itu, Pakistan juga mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone IAI Heron dan menghancurkan markas brigade India serta beberapa pos pemeriksaan di sepanjang Garis Kontrol (LoC) .

Tindakan itu dilakukan setelah India melancarkan serangan udara besar-besaran yang disebut Operasi Sindoor dengan menargetkan sembilan lokasi di wilayah yang dikelola Pakistan.

India berdalih serangan dilakukan sebagai balasan atas serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 wisatawan pada 22 April 2025.

Meski Pakistan menyangkal tidak terlibat dalam insiden berdarah itu, namun India bersikukuh menuduh kelompok militan yang didukung Pakistan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pertikaian inilah yang kemudian memicu konflik, hingga menyebabkan aksi saling adu tembak antar kedua negara.

Imbas insiden ini Militer Pakistan mengatakan sedikitnya dua orang tewas dan 12 lainnya terluka akibat serangan India.

Sementara Islamabad melaporkan rudal menghantam sebuah masjid di kota Bahawalpur, Punjab, hingga menewaskan seorang anak dan melukai dua warga sipil.

PBB Desak India-Pakistan Tahan Diri

Merespons konflik yang terjadi di India dan Pakistan, Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran mendalam atas serangan rudal ini.

Ia juga mendesak kedua belah pihak untuk segera menahan diri demi menghindari eskalasi yang lebih besar.

"Sekjen PBB sangat prihatin dengan operasi militer India di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan internasional. Ia menyerukan pengekangan militer maksimum dari kedua negara," kata juru bicaranya Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Anadolu.

"Dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara India dan Pakistan," tambahnya.

Komentar serupa juga diungkapkan Presiden AS Donald Trump.

Trump menyatakan rasa prihatin terkait serangan yang terjadi pada dini hari tersebut.

"Ini memalukan. Baru mendengarnya. Saya kira orang-orang tahu sesuatu akan terjadi berdasarkan sedikit kejadian di masa lalu. Mereka telah bertempur untuk waktu yang lama. Mereka telah bertempur selama beberapa dekade. Saya harap ini berakhir dengan sangat cepat," kata Trump.

(Tribunnews.com / Namira)