TRIBUNNEWS.COM - Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan Israel telah membatasi akses ke sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.

Wilayah itu dinyatakan sebagai zona terlarang atau berada di bawah perintah pemindahan paksa.

Di Gaza selatan, hampir seluruh wilayah Rafah telah dikosongkan akibat perintah pemindahan oleh militer Israel sejak akhir Maret.

Sementara di Gaza utara, hampir seluruh Kota Gaza telah ditetapkan sebagai zona terlarang.

Hanya beberapa kantong kecil di barat laut yang masih dikecualikan dari larangan tersebut.

Daerah timur lingkungan Shujayea dan sepanjang perbatasan Israel juga berada dalam status terlarang.

Peta animasi yang dirilis oleh OCHA menunjukkan bagaimana perluasan zona ini terjadi setelah Israel melanggar gencatan senjata pada 18 Maret lalu.

Rencana Pendudukan dan “Kehadiran Berkelanjutan”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana serangan darat baru di Gaza.

Dalam pernyataan publiknya pada Senin, Netanyahu menyebut lebih dari dua juta warga Gaza “akan dipindahkan”.

Ia menegaskan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan wilayah yang direbut untuk membangun “kehadiran berkelanjutan”.

Langkah ini diperkuat dengan persetujuan kabinet Israel untuk memanggil 60.000 tentara cadangan.

Selain itu, militer Israel kini mengendalikan pengiriman bantuan makanan dan pasokan penting lainnya ke Gaza.

Kontrol Teritorial Diutamakan

Melaporkan dari Deir el-Balah, koresponden Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, menyebut warga Palestina melihat langkah ini sebagai bentuk hukuman kolektif.

Menurutnya, warga meyakini Israel lebih memprioritaskan kontrol wilayah ketimbang mencari solusi politik.

Warga juga menyatakan ketakutan mendalam bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke rumah mereka.

Banyak yang percaya bahwa tujuan Israel bukan hanya untuk melemahkan Hamas, tetapi juga mengosongkan Gaza dari penduduk sipil.

Israel dituding menerapkan strategi militer sambil memakai bahasa kemanusiaan untuk melegitimasi aksi di mata dunia.

Caranya termasuk memperluas serangan darat dan memperketat distribusi bantuan ke wilayah Gaza.

Warga Gaza Tolak Mengungsi

Di tengah tekanan dan ancaman, muncul gelombang perlawanan di kalangan warga Palestina.

Media sosial dipenuhi pesan-pesan ketahanan dan tekad warga untuk tetap tinggal di tanah mereka, apapun risikonya.

Banyak yang menolak untuk dievakuasi, bahkan jika itu berarti menghadapi kelaparan dan bahaya serangan.

Kiamat Pangan

Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk.

Palestinian Red Crescent Society (PRCS) menyebut Gaza kini menghadapi “risiko kelaparan ekstrem”.

Mereka melaporkan bahwa tidak ada lagi makanan tersisa di pasar maupun pusat distribusi bantuan.

Stok makanan PRCS bagi para pengungsi kini benar-benar habis.

Yang tersisa hanyalah sedikit kacang-kacangan yang masih bisa disalurkan ke dapur umum.

Organisasi itu menegaskan bahwa lebih dari satu juta pengungsi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan makanan harian minimum.

Kelompok HAM Israel, B’Tselem, menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.

Mereka menyebut bahwa setengah dari warga yang kelaparan di Gaza adalah anak-anak.

Jumlah Korban

Sejak Israel melanggar gencatan senjata dengan Hamas pada 18 Maret lalu, lebih dari 2.400 warga Palestina telah tewas.

Data dari Otoritas Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak awal perang kini mencapai 52.567 jiwa.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)