TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Nengah Senantara, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik total atau blackout di Bali yang terjadi pada Jumat (3/5/2025) lalu.

Apalagi, usai blackout, terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Bali.

Ia mengatakan pemadaman ini cukup mengganggu aktivitas warga karena terjadi pada hari kerja saat aktivitas warga sedang tinggi.

Nengah juga menyoroti kinerja PLN ketika pemadaman listrik serentak terjadi.

Menurutnya PLN kurang melakukan sosialisasi menjelang pemadaman listrik tersebut.

"Kejadian blackout kemarin tentu mengganggu kenyamanan warga Bali dan 'Bali Menangis' dengan adanya kejadian blackout tersebut," kata Nengah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Padamnya listrik di beberapa wilayah di Bali diduga karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali.

Nengah menyebut hal itu tentu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi, terutama di daerah Bali.

"Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya," ucapnya.

Nengah mengatakan, Bali memiliki ketergantungan pasokan listrik dari Jawa.

Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik di Bali pada tahun 2024 mencapai 1.157,6 megawatt (MW).

Sebagian besar kebutuhan itu disalurkan melalui kabel bawah laut dari Pulau Jawa.

Ketergantungan ini, menurut Nengah, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi tersebut, Bali bisa mengalami pemadaman listrik yang cukup besar, seperti halnya beberapa waktu lalu.

"Pemadaman listrik tentu akan berdampak bagi masyarakat Bali, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Pemadaman listrik akan mengganggu operasional hotel, restoran, fasilitas wisata serta layanan lainya yang membutuhkan pasokan listrik," ucapnya.

Untuk itu, Ketua DPW Nasdem Bali tersebut menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali.

Sebab, sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak memandang Bali hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dalam hal ketahanan energi.

Kemandirian energi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai pulau sekecil Bali. Kemandirian energi adalah harapan yang harus diwujudkan.

Hal ini bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan mau bekerja sama mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, investor dan masyarakat. Bali tidak bisa terus bersandar pada listrik dari pulau lain.

"Bali adalah pulau yang dilandasi adat, tradisi dan budaya sehingga Bali menjadi magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan Bali juga pulau yang sangat harmonis dalam tata kehidupannya," ujarnya.

Nengah meminta kepada para stakeholder seperti kepala daerah yang ada di Bali untuk membuat langkah strategis tentang kemandirian energi di Bali.

Sebagai Wakil Rakyat Dapil Bali, Nengah juga meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi khusus untuk Bali.

Hal ini agar Bali tidak hanya dijadikan sebuah destinasi wisata tapi juga sebagai kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik.

"Untuk itu dengan penuh rasa hormat kepada Pak Presiden Prabowo, tolong untuk memberikan atensi khusus untuk Bali untuk memberikan atensi lebih supaya bisa dijadikan kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik," pungkasnya.

Selain itu, permasalahan listrik, Nengah juga menyebut ada empat pekerjaan rumah yang mendesak untuk Bali seperti persoalan air, sampah dan infrastruktur.