Liputan6.com, Jakarta Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis, 1 Mei 2025. Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Trunoyudo menegaskan, operasi tersebut menjadi komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Dia menyebut, operasi berantas premanisme dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Adapun jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas," jelas Trunoyudo.

Lebih lanjut, Polri akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi berantas preman.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

"Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," Trunoyudo menandaskan.

Pascainsiden dibakarnya mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan wilayah Depok harus bersih dari segala bentuk premanisme.