TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) mengapresiasi capaian pengadaan cadangan pangan pemerintah yang saat ini mencapai 3,5 juta ton beras.

Ini adalah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sejak Bulog dibentuk pada 1969.

"Keberhasilan ini menunjukan keberpihakan nyata Presiden Prabowo dan efektifitas kepemimpinan yang mewujud dalam kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen pemerintah, utamanya Kementerian Pertanian dan Bulog," ujar Sekjen PISPI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/5/2025) usai rapat.

Kamhar dimintai tanggapannya setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV  DPR.

Seperti diketahui pengurus dan dewan pakar PISPI termasuk badan independen yang diundang pada pada RDPU ini.

Kamhar mengatakan capaian yang diperoleh pemerintah in tentu saja diharapkan  bisa berkelanjutan, tak sekedar menjadi capaian sesaat.

"Oleh karena itu, PISPI berpandangan mesti ada transformasi tata kelola pengadaan beras," ujar Kamhar yang juga Deputi Bidang Pangan DPP Partai Demokrat ini.

Kamhar mengatakan dalam RDPU itu Dewan Pakar PISPI Prof Dr Edi Santosa menyampaikan empat permasalahan utama soal pangan nasional.

Pertama, sistem data pangan bersifat fragmentaris dan sering berbeda antar institusi.

Kedua, petani rugi dan tidak ada kepastian saat panen.

Ketiga, pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk intervensi pangan.

Dan, keempat belum terbentuknya sistem ketahanan pangan yang resilien.

Atas empat masalah itu, PISPI memiliki pandangan solutif yakni:

Pertama, menata sistem data pangan.

Menurut  Prof Dr Edi Santosa, di negara maju sistem data pangan nasional berbasis data real time dan teknologi digital.

"Bahkan di Korea Selatan telah terintegrasi sistem logistik pangan dari petani ke pasar dengan aplikasi berbasis blockchain dan pelacakan kualitas," ujar Guru Besar IPB ini.

kedua, dia mengatakan peran strategis Bulog dan koperasi dalam ekosistem baru.

"Kami mengusulkan Koperasi Merah Putih nantinya (KMP) menjadi mitra utama penyerap hasil petani secara langsung di tingkat desa," ujarnya.

Selanjutnya Bulog atau swasta menjadi off taker nasional dari KMP.

Konsekwensinya, harga pembelian Bulog perlu direformulasi.

Ketiga, menata desa sebagai kekuatan pangan.

"Kita bisa belajar dari China yang berhasil menjadikan desa sebagai pusat produksi dan manajemen berbasis kolektif yang fleksibel dan produktif," ujarnya.

Model ini berhasil menurunkan kemiskinan desa secara drastis, meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan ekosistem pangan yang resilien.

Keempat, transformasi sistem pangan memerlukan dukungan teknokratik yang kuat dan konsisten.

Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dari para pihak, termasuk PISPI untuk berperan.