TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Akhir-akhir ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jadi sorotan.

Politikus Partai Gerindra ini dianggap kerap melontarkan wacana yang membuat gaduh publik.

Bahkan wacana yang dilontarkan kerap viral di media sosial.

Setelah sempat menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, kini kebijakan Dedi Mulyadi yang akan mengirim "anak-anak nakal" ke barak militer menuai pro dan kontra.

Karena pernyataannya yang kerap viral di media sosial, Dedi Mulyadi dijuluki "gubernur konten".

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang memperkenalkan julukan Dedi Mulyadi 'gubernur konten' saat rapat bersama dengan Komisi II DPR RI pekan lalu.

Beda gaya kepemimpinan dengan Gubernur Jakarta

Gaya kepemimpinan serta pengambilan kebijakan Dedi Mulyadi berbeda dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Sejak dulu dua gubernur dari provinsi 'besar' ini (Jawa Barat dan Jakarta) kerap disandingkan soal gaya kepemimpinan dan kebijakan yang diambilnya.

Pramono Anung, sejauh pantauan Tribunnews.com, tidak banyak membuat konten dalam melakukan aktivitasnya.

Juga, kebijakan yang diambil sangat jarang viral di media sosial.

Satu kebijakan yang cukup menonjol dari Pramono Anung dalam bulan ini adalah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap hari rabu.

Dua kebijakan yang bertolak belakang

Setidaknya ada dua kebijakan berbeda yang diambil oleh Dedi Mulyadi dengan Pramono Anung.

Dua kebijakan untuk publik itu adalah pembinaan siswa bermasalah dididik di barak TNI dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Tolak Siswa Dididik di Barak TNI

Pramono Anung yang dikenal sebagai politikus PDIP ini hanya mengutarakan alasan singkat saat ditanya soal cara Dedi Mulyadi menangani siswa bermasalah.

Politikus senior PDIP itu ogah meniru cara Dedi untuk mengirim siswa ke barak TNI.

Pramono Anung mengaku memiliki cara sendiri tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Sementara itu, Dedi Mulyadi sudah memulai pendidikan siswa bermasalah ke barak TNI ini pada awal Mei 2025.

Ada tiga kategori kenakalan remaja yang akan diprioritaskan mengikuti program ini yaitu siswa yang sulit dibina, siswa yang terindikasi terlibat pergaulan bebas, serta siswa yang terlibat tindakan kriminal.

Bahkan siswa yang kecanduan game mobile legend juga bisa dimasukan dalam barak militer ala Dedi Mulyadi ini.

“Tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian bangunnya sore,” ucapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025) lalu.

Pemutihan Pajak

Sebelumnya, Pramono Anung juga menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

“Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

Melihat fenomena ini, Pramono Anung mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

Pasalnya orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

“Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

“Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

“Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun Tiktok Kang Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jakarta.

Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

“Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jakarta