Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani empat kasus yang sudah memasuki tahap pemanggilan saksi.

“Ada indikasi beberapa anggota menerima gratifikasi. Kami sudah memanggil dua saksi dan akan memanggil pihak lainnya dalam waktu dekat,” ungkap Umar.

Ia menjelaskan, BK DPRD tidak memiliki kewenangan pro justitia, sehingga proses pemanggilan terhadap anggota dewan yang terindikasi terlibat bersifat sukarela.

“Kalau setelah dipanggil berkali-kali mereka tidak hadir, itu hak mereka. Tapi kami tetap akan mencatat semuanya dalam laporan resmi,” katanya.

Umar Karim bilang,jika dirinya tengah memastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh BK DPRD berjalan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

Penelusuran kini difokuskan pada kegiatan makan minum dan pelaksanaan bimtek di DPRD yang dinilai rawan penyalahgunaan anggaran.

“Tidak ada yang kami tutupi. Semua proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme lembaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus pertambangan Meyke Camaru, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor pertambangan yang berkembang pesat di daerah.

“Pansus ini diharapkan mampu mengkaji aspek legalitas perizinan, dampak terhadap lingkungan, serta kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Meyke.

Dirinya menegaskan bahwa pembentukan Pansus Pertambangan merupakan langkah konkret dalam merespons berbagai laporan dan aspirasi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi di sektor pertambangan dapat berjalan dalam iklim yang sejuk, tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujar Meyke.

Ia menambahkan, pansus akan bekerja secara sinergis dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat, demi menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Menurut Meyke, masyarakat, khususnya para penambang, menaruh harapan besar kepada Pansus Pertambangan agar mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Gorontalo.

“Melalui pansus ini, kami berusaha memberikan solusi terbaik, agar investasi di sektor pertambangan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Meyke menegaskan bahwa keberadaan Pansus Pertambangan diharapkan bisa memberi manfaat secara ekonomi dari investasi agar dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.