Jakarta -

Pemerintah Iran membela "haknya" untuk memperkaya uranium, meskipun ada kekhawatiran Barat bahwa Teheran mungkin sedang mengupayakan senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dalam sebuah posting di media sosial X bahwa "Iran memiliki hak penuh untuk memiliki siklus bahan bakar nuklir penuh," mengutip keanggotaan lama Teheran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

"Ada beberapa anggota NPT yang memperkaya uranium sambil sepenuhnya menolak senjata nuklir," kata Araghchi, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (3/5/2025).

Di bawah NPT, negara-negara penandatangan diwajibkan untuk mendeklarasikan persediaan nuklir mereka dan menempatkannya di bawah pengawasan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah lama menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan ini dibantah Teheran, dengan bersikeras bahwa program atomnya semata-mata untuk tujuan sipil.

Iran dan Amerika Serikat telah terlibat dalam perundingan nuklir sejak 12 April lalu. Ini merupakan kontak tingkat tertinggi mereka sejak Washington menarik diri dari kesepakatan penting dengan Teheran pada tahun 2018, selama masa jabatan pertama Donald Trump sebagai presiden AS.

Sebelumnya dalam wawancara hari Kamis lalu dengan Fox News, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meminta Iran untuk "menjauh" dari pengayaan uranium, dengan mengatakan bahwa "satu-satunya negara di dunia yang memperkaya uranium adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir."

Iran saat ini memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen -- jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan tahun 2015 dengan Amerika Serikat dan negara-negara besar dunia lainnya, tetapi di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini