Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Akses pendidikan bagi para penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Hingga kini anak penyandang disabilitas masih kesulitan mendapat akses pendidikan, termasuk pada sekolah inklusi yang digadang-gadang mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur, Mulyawan mengatakan banyak anak penyandang disabilitas yang justru tidak mendapatkan hak-haknya di sekolah inklusi.

"Apa yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa pendidikan inklusi untuk disabilitas itu belum maksimal. Masih banyak kekurangan-kekurangan," kata Mulyawan, Sabtu (3/5/2025).

Dia mencontohkan kasus seorang anak penyandang disabilitas yang menjadi murid pada sebuah SDN di DKI Jakarta tidak mendapatkan pendampingan khusus dari guru di sekolah.

Anak penyandang disabilitas tunanetra tersebut harus mengikuti pembelajaran menulis dan membaca sebagaimana anak-anak non disabilitas, sementara kondisinya tak memungkinkan.

Guru yang disediakan pada sekolah inklusi pun belum memahami dan memiliki kompetensi untuk membimbing penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kebutuhannya.

"Contoh salah satu SDN (inklusi) di Jakarta, ketika (anak disabilitas tunanetra) masuk tidak disiapkan pendampingan. Tunanetra harus mengikuti pembelajaran yang sudah berjalan," ujarnya.

Mulyawan menuturkan bila sekolah inklusi benar menjunjung kesetaraan dan keadilan, maka sepatutnya terdapat guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing anak disabilitas.

Pasalnya penyandang disabilitas memiliki ragam kebutuhan berbeda, sehingga pemerintah patut memperhatikan kebutuhan masing-masing anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa.

Selain ketersediaan guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing disabilitas, Pertuni DPC Jakarta Timur juga menyayangkan minimnya jumlah sekolah inklusi di DKI Jakarta.

"Masih kurang, belum begitu banyak. Karena belum semua sekolah di Jakarta menerima inklusi. Kondisi bangunan sekolah inklusi juga tidak akses, apalagi untuk tunadaksa," tuturnya.

Sejumlah sekolah inklusi yang konstruksi gedungnya bertingkat justru tidak menyediakan akses memadai bagi penyandang disabilitas tunadaksa, khususnya pengguna kursi roda.

Kondisi gedung sekolah yang sulit diakses ini tidak sejalan dengan Hardiknas 2025 yang mengusung tema 'Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua'.

Sehingga Pertuni DPC Jakarta Timur berharap pemerintah dapat mengakomodir hak anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan sesuai ragam kebutuhannya.

"Fasilitas gedung itu harus dipenuhi. Kalau untuk sekolah bertingkat harus ada jalan khusus untuk tunadaksa. Siapkan juga guru-guru pendamping untuk berbagai disabilitas," lanjut Mulyawan.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya