Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengajukan rencana pemotongan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir mencapai 50 persen. Rincian dari usulan ini mencakup penutupan beberapa misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, serta penghentian dana untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

Menurut laporan dari AP, informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut. Proposal yang diajukan kepada Kemlu AS pekan lalu ini masih berada pada tahap awal dan diperkirakan tidak akan mendapatkan persetujuan dari pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan menentukan anggaran federal dalam beberapa bulan ke depan. Seorang pejabat yang mengetahui usulan tersebut menyatakan bahwa draf ini harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum disampaikan kepada anggota Kongres, yang sering kali mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

Meskipun belum final, proposal ini mencerminkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran anggaran serta jabatan di berbagai lembaga federal, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Catatan hasil rapat internal mengenai proposal pemotongan anggaran ini telah beredar di grup percakapan online di kalangan pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, tetapi perhatian besar muncul pada Senin (14/4), bersamaan dengan tenggat waktu kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah yang tidak terkait dengan proposal pemotongan ini kepada OMB.

Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya sebagai "agresif" dalam hal penghematan, tetapi menekankan bahwa ini masih merupakan kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought pada masa pemerintahan pertama Trump. Dua sumber lain yang mengonfirmasi adanya proposal ini, salah satunya menyebutkan bahwa usulan tersebut berasal dari OMB. Juru bicara OMB, Alexandra McCandless, menyatakan, "belum ada keputusan final tentang pendanaan." Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.