Prabowo sendiri memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam tiga bulan ke depan. Samrotunnajah turut yakin, dengan adanya pernyataan langsung dari kepala negara maka pengesahannya akan tercapai secepat mungkin.

Dia pun menyatakan bahwa masyarakat agar diberi akses informasi oleh lembaga terkait untuk mengawal keterbukaan informasi publik dalam tahapan proses RUU PPRT agar niat baik presiden dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kami berharap juga tentunya adanya informasi transparan. Tahapan yang sudah di follow up kepada lembaga-lembaga yang terkait, termasuk prosesnya dan langkah yang sudah ditempuh harus jelas kepada masyarakat serta target waktunya dan gambaran hasilnya,” kata Samrotunnajah.

Di samping itu, dia turut mendukung rencana lainnya yang telah disampaikan Prabowo dalam momen Hari Buruh Internasional, seperti membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK, hingga mengupayakan upah layak.

“Dengan adanya statementnya Bapak Prabowo, menjadi pemicu, dorongan untuk lebih cepat (terwujud) dan lebih terbuka lagi tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaatnya termasuk kepada pemberi kerja, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerja tersebut,” ujarnya.

Tidak ketinggalan, Samrotunnajah berharap Presiden Prabowo dapat memberikan kesempatan terjadinya pertemuan bersama dengan jajaran Komisi Informasi Pusat.

“Sehingga bisa berdialog langsung, terkait penerapan keterbukaan informasi yang juga berhubungan dengan komitmen Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi,” tandasnya.